Evaluasi Kinerja KPU Usai Tahapan Verfak, Bawaslu Kota Samarinda Mengeluarkan Beberapa Catatan Perbaikan

MF An Nur

Imam Sutanto Komisioner Bawaslu Kota Samarinda, saat menjelaskan terkait dengan rekomendasi untuk KPU. (MF An Nur)
Imam Sutanto Komisioner Bawaslu Kota Samarinda, saat menjelaskan terkait dengan rekomendasi untuk KPU. (MF An Nur)

Samarinda, helloborneo.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Samarinda menyerahkan beberapa catatan penting, terkait kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda, usai melakukan tahapan verifikasi aktual (verfak) untuk calon independen dua pekan lalu.

Komisioner Bawaslu Kota Samarinda, Imam Sutanto mengatakan pada saat verifikasi di lapangan, ternyata ditemukan masih ada beberapa pendukung yang tidak didatangi dan dilakukan verifikasi oleh petugas, hal ini lantas menjadi perhatian Bawaslu terhadap evaluasi pelaksanaan verfak.

“Ada juga ditemukan petugas verfak yang tidak menaati prosedur dan mekanisme verfak sebagai mana mestinya. Ada jajaran KPU yang kita duga tidak memenuhi standar prosedur tata cara mekanisme itu,” terang Imam, Selasa (21/07/2020).

Diketahui berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan PKPU Nomor 18 Tahun 2019, mengatur tentang bakal pasangan calon jalur independen, diketahui bahwa syarat untuk maju di pilkada yaitu 7,5 % dikalikan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu sebelumnya sejumlah 586.356 jiwa.

Untuk Kota Samarinda, minimal syarat dukungan bagi calon perseorangan yaitu 43.977 dukungan. Tersebar di 10 kecamatan yang ada di Kota Samarinda. Apabila tidak memenuhi jumlah ini maka dinyatakan gugur.

Melihat adanya beberapa indikasi ketidaksesuaian prosedur ini. Akhirnya Bawaslu Kota Samarinda memberikan rekomendasi yang tertuang dalam beberapa poin.

Pertama, pendukung yang tidak memenuhi syarat dan prosedur namun dinyatakan memenuhi syarat.
Kedua, ketidaktaatan petugas KPU dalam menjalankan prosedur dan mekanisme sebagaimana mestinya, direkomendasikan untuk diberikan pembinaan kembali. Ketiga, mengimbau kepada Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) apabila merasa dirugikan untuk melakukan laporan ke Bawaslu dengan perihal permasalahan sengketa. Terakhir Bawaslu juga menghimbau para pendamping Bapaslon independen untuk menyiapkan data dan fakta terkait dengan indikasi kecurangan, apabila ingin mengajukan laporan ke Bawaslu.

“Memang diatur dalam peraturan Perundangan- undangan, peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2017, ya rekomendasi itu bisa disampaikan ke KPU agar melakukan perbaikan,” kata Imam. (sop/tan)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.