Bagus Purwa
Penajam, helloborneo.com – Pembangunan pabrik penggilingan padi di Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, untuk membantu petani agar tidak seenaknya dimainkan oleh para tengkulak, kata Bupati Abdul Gafur Mas’ud.
“Pabrik penggilingan padi akan dikelola Perusahaan Umum Daerah atau Perumda, jadi pemerintah kabupaten bisa kendalikan harga gabah maupun beras,” ujar Bupati ketika ditemui helloborneo.com, Rabu.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mengajukan Raperda (rancangan peraturan daerah) penyertaan modal Perumda Benuo Taka senilai Rp26 miliar kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD setempat.
Rencana tersebut tegas Abdul Gafur Mas’ud, merupakan upaya pembangunan kawasan berbasis padi berupa pabrik penggilingan padi berskala besar dan modern untuk mendapatkan PAD (pendapatan asli daerah) dari sektor pertanian.
Penyertaan modal kepada Perumda itu menurut Bupati, telah disetujui DPRD untuk dibahas lebih lanjut, dan diharapkan pembangunan pabrik penggilingan padi bisa dibangun tahun ini (2020).
“Dengan adanya pabrik penggilingan padi yang dikelola Perumda bisa kendalikan harga gabah maupun beras agar petani tidak dimainkan tengkulak, dan petani bisa diuntungkan,” ucap Abdul Gafur Mas’ud.
“Rencana pembangunan pabrik penggilingan padi itu tidak terlepas dari aspirasi petani, petani keluhkan hasil panen lebih banyak dimainkan para tengkulak,” tambahnya.
Atas dasar tersebut lanjut Abdul Gafur Mas’ud, pemerintah kabupaten merencanakan pembangunan pabrik penggilingan padi di wilayah Kecamatan Babulu.
Seiring rencana pemindahan ibu korta negara Indonesia ke wilayah Provinsi Kalimantan Timur jelas Bupati, kebutuhan beras akan semakin besar dan diperlukan modernisasi sektor pertanian untuk mencukupi kebutuhan beras tersebut.
Abdul Gafur Mas’ud juga memastikan, keberadaan pabrik penggilingan padi tidak mematikan usaha penggilingan padi lokal, karena warga yang memiliki usaha penggilingan padi diajak bekerja sama dengan pemerintah kabupaten.
Perumda Benuo Taka akan menjalin kerja sama dengan usaha penggilingan padi lokal, sehingga warga yang memiliki usaha penggilingan padi tidak dirugikan dengan keberadaan pabrik penggilingan padi itu. (bp/tan)
