Tenggarong, helloborneo.com – Komisi IV DPRD Kukar Kartanegara menggelar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah pihak terkait , membahas evaluasi realisasi progres anggaran penanganan Covid-19 tahun 2021 dan persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) tahun ajaran baru.
RDP dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kukar Baharuddin, didampingi anggota Komisi IV Saparuddin Pabonglean dan Abdul Wahab, dan Ketua Komisi II Hamdan, juga dihadiri Asisten I Setkab Kukar Ahmad Taufik Hidayat, Ketua IDI Kukar, perwakilan Dinkes Kukar, Dinsos Kukar, Disdikbud Kukar, Dinas PMD Kukar serta Polres Kukar.
Dalam kesempatan tersebut, Asisten I Setkab Kukar Ahmad Taufik Hidayat mengatakan bahwa anggaran penanganan Covid 19 yang dialokasikan ke beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini telah mencapai angka Rp39,9 miliar dan rata-rata yang telah terealisasi hanya mencapai 20 persen sampai dibawah 33 persen.
“Sebagian besar anggaran ini dalam konteks penunjang sebenarnya, seperti insentif tenaga kesehatan dan honor, hal ini agar ada semangat kerja bagi mereka yang bertugas,” ungkapnya.
Sedangkan terkait kebijakan PTM di Kukar, ia menambahkan bahwa sesuai yang disampaikan Sekda Kukar, bahwa pemerintah daerah belum bisa melaksanakan, karena masih juga menunggu kebijakan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sekaligus melihat kondisi perkembangan kasus Covid-19 di Kukar.
“Untuk kebijakan PTM ini, pemerintah daerah masih belum bisa mengeksekusi bahwa misalnya bulan Juli ini harus ada PTM. Kami masih menunggu kebijakan dari Pemprov dan melihat perkembangan Covid,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa pelaksanaan PTM perlu ekstra perhatian dan pihaknya akan tetap berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri terkait persiapan PTM, seperti infrastruktur, mekanisme pelaksanan dan pihak-pihak yang siap menjaga protokol kesehatan (prokes).
“Walaupun sebagian daerah sudah ada yang hijau tapi sebagian juga masih ada yang oranye dan itu perlu kehati-hatian,” tegasnya. (/sop/hb)
