Myanmar Kecam Keputusan PBB Tolak Kursi Utusannya

Tun MZ

Juru bicara militer Myanmar Jenderal Zaw Min Tun menghadiri konferensi pers menjelang dimulainya masa jabatan parlemen baru dan pembentukan pemerintahan baru di Naypyitaw, Myanmar, 26 Januari 2021. (Foto: REUTERS/Thar Byaw)
Juru bicara militer Myanmar Jenderal Zaw Min Tun menghadiri konferensi pers menjelang dimulainya masa jabatan parlemen baru dan pembentukan pemerintahan baru di Naypyitaw, Myanmar, 26 Januari 2021. (Foto: REUTERS/Thar Byaw)

Myanmar, helloborneo.com – Junta Myanmar, Kamis (2/12), mengecam keputusan PBB yang menolak perwakilan yang dipilihnya untuk duduk di badan dunia itu dan mempertahankan utusan yang ditunjuk oleh pemerintah terguling Aung San Suu Kyi.

Komite yang bertanggung jawab untuk menyetujui pencalonan duta besar PBB bertemu pada Rabu (1/12) tetapi menunda keputusan atas klaim-klaim bertentangan terkait kursi Myanmar dan Afghanistan, kata para diplomat.

Penangguhan itu mengakibatkan utusan-utusan yang ditunjuk oleh kedua pemerintah sebelumnya tetap menempati posisi mereka. Pemerintah Myanmar digulingkan oleh kudeta militer pada Februari, dan pemerintah Afghanistan digulingkan oleh Taliban pada Agustus.

“Keputusan ini tidak mencerminkan kenyataan di lapangan dan keberadaan negara kami,” kata juru bicara junta Myanmar Zaw Min Tun kepada AFP.

“Kami akan terus mengajukan permohonan penggantian ini seperti biasa, sesuai prosedur diplomatik dan hak perwakilan yang diatur hukum internasional dan domestik,” tambahnya.

Penangguhan itu membuat Kyaw Moe Tun, yang ditunjuk oleh pemerintah Suu Kyi, sebagai utusan Myanmar.

Moe Tun menjadi berita utama tak lama setelah kudeta karena memberikan penghormatan tiga jari kepada para pengunjuk rasa prodemokrasi dari kursinya di PBB. Ia dengan berani menentang desakan junta militer bahwa ia tidak lagi mewakili Myanmar.

Pada bulan Agustus, jaksa AS mengatakan mereka telah mendakwa dua warga negara Myanmar terkait rencana untuk menyerang Moe Tun.

Junta telah membantah keterlibatan apapun dalam rencana serangan terhadap Moe Tun dan memilih mantan perwira militer Aung Thurein sebagai utusannya untuk badan tersebut.

Hal serupa terjadi pada utusan Afghanistan. Taliban pada bulan September meminta PBB untuk menerima mantan juru bicaranya yang berbasis di Doha Suhail Shaheen untuk menggantikan Ghulam Isaczai, seorang anggota kabinet dari Presiden Ashraf Ghani yang digulingkan.

Isaczai terus menduduki kantor Afghanistan di markas besar PBB dan bahkan berpartisipasi dalam pertemuan Dewan Keamanan baru-baru ini di mana ia secara terbuka mengkritik Taliban. (voa/tan)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.