ES Yulianto
Penajam, helloborneo.com – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara meminta pemerintah pusat meningkatkan dana insentif bagi daerah setempat seiring sebagian wilayah daerah berjuluk “Benuo Taka” itu, yakni Kecamatan Sepaku ditetapkan menjadi kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara atau IKN Indonesia baru bernama Nusantara.
“Kami berharap keinginan dapat tersampaikan secara detail dan sudah bisa terwujud dalam anggaran pemerintah kabupaten dari alokasi dana insentif khusus,” ujar Pelaksana tugas Bupati Penajam Paser Utara, Hamdam Pongrewa ketika ditemui helloborneo.com di Penajam, Rabu.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara lanjut dia, merumuskan bagaimana bisa mendapatkan peningkatan dana insentif bagi daerah dari pemerintah pusat sebagai asal IKN Nusatara.
Menyangkut pemindahan IKN tersebut menurut dia, disparitas atau kesenjangan yang terjadi saat ini di Kabupaten Penajam Paser Utara sudah sangat jauh sekali, mulai dari infrastruktur jalan, kesehatan, pendidikan bahkan penyediaan kebutuhan air bersih sudah sangat jauh keberbedaannya dari anggaran daerah.
Termasuk pula di dalamnya problem peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) agar bisa mengejar ketertinggalan dari SDM yang akan masuk di IKN Nusantara.
Jika tidak ada anggaran dari pemerintah pusat otomatis dalam rentan satu atau dua tahun ke depan jelas dia, Kabupaten Penajam Paser Utara sudah pasti akan tertinggal jauh dari IKN, sementara IKN tanpa disokong dari daerah penyangga tentu pasti akan kesulitan.
Diharapkan jika nantinya IKN akan berkembang ke wilayah Penajam Paser Utara, ketersediaan air sudah dapat terpenuhi, serta infrastruktur jalan dan sebagainya juga telah menunjang.
Beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa Kabupaten Penajam Paser Utara juga agar bisa dialokasikan, sehingga Sumber Daya Manuaia (SDM) bisa bersaing dan bernilai jual danfFormulasi beasiswa akan coba didiskusikan dengan pemerintah pusat.
“Semua kemudian dirumuskan dan diformulasikan pemerintah kabupaten, sehingga kami dapat menjelaskan kepada pemerintah pusat secara detail dalam bentuk tertulis. Ini keinginan pemerintah kabupaten dalam menunjang IKN seperti apa,” ucapnya.
Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Nicko Herlambang mengatakan terkait pembangunan IKN di wilyah setempat, zonasi yang ada dibagi menjadi beberapa kepentingan, pertama terkait dengan akses logistik, bagaimana akses ini dapat secepatnya terbangun untuk mendukung pembangunan IKN.
Kemudian di luar akses logistik pemerintah kabupaten juga berharap bagaimana jalan-jalan pertanian sudah dapat terbangun, sehingga dapat memudahkan untuk mengakses hasil pertanian ke wilayah IKN sebagai menyuplai kebutuhan di ibu kota negara Indonesia baru.
Termasuk juga untuk kepentingan-kepentingan properti pemerintah kabupaten tentunya sangat membutuhkan akses jalan yang baik, akses air bersih dan sebagainya, sehingga dapat memudahkan dalam mendukung pembangunan IKN.
“Hal- hal semacam ini sudah harus disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sejak saat ini,” ucapnya.
Menyangkut usulan dana insentif tersebut pemerintah kabupaten ingin menyampaikan deskripsi secara tertulis kepada pemerintah pusat, sehingga apa yang diinginkan secara rill dapat terbaca di anggaran pemerintah pusat untuk Kabupaten Penajam Paser Utara.
“Jangan sampai disparitas itu nanti terjadi ketika anggaran puluhan triliun rupiah sudah sampai ke IKN Sepaku dan ternyata di Kabupaten Penajam Paser Utara untuk pemenuhan kebutuhan air bersih saja tidak bisa terpenuhi,” jelasnya.
Untuk pemenuhan kebutuhan air bersih saja Kabupaten Penajam PaserUtara baru bisa memenuhi sekitar 30 persen. Jumlah itu tentulah sangat jauh dari rata-rata nasional, belum lagi terkait aksebilitas jalan dan lain-lain yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah.
“Harapan kami pesoalan-persoalan ini bisa tersampaikan secara detail kepada pemerintah pusat bahwa apa keinginan kita dan bisa terwujud di anggaran,” kata Nicko Herlambang.
Pembahasan tersebut dilakukan pada Senin (13/6), dalam rapat penyiapan dokumen menyangkut usulan dana insentif khusus daerah asal IKN yang digelar di Kantor Bupati Penajam Paser Utara.
Hadir dalam rapat itu Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tohar, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Tur Wahyu, serta sejumlah staf terkait lainnya. (adv/bp)
