RDP Tambang Batu Bara Desa Labangka Barat Kembali Dijadwalkan Ulang

ES Yulianto

Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kabupaten PPU. (ESY)
Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kabupaten PPU. (ESY)

Penajam, helloborneo.com – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bersama masyarakat Desa Labangka Barat, Direksi PT Kaltim Jaya Mineral serta Pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum menemukan titik terang, dari usulan penolakan aktivitas tambang batu bara di Desa Labangka Barat, Kecamatan Babulu, Kabupaten PPU.

RDP dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten PPU, Rauf Muin mengatakan kini DPRD harus mengetahui titik masalah dari awal terlebih dahulu, sehingga terjadinya penolakan dari masyarakat Desa Labangka Barat.

“Kami ingin mencari permasalahannya dulu,” kata Rauf Muin, Senin (03/10).

Suasana sosialisasi tambang di Kantor Desa Labangka Barat. (ESY)
Suasana sosialisasi tambang di Kantor Desa Labangka Barat. (ESY)

Dalam RDP masyarakat memiliki kekhawatiran, namun masih belum tergambarkan secara utuh. Sehingga dalam RDP kali ini persoalan tersebut membuat tidak adanya titik temu.

“Karena sifatnya kekhawatiran, berharap apa tuntutan yang benar,” ucap Rauf Muin.

Tak hanya dari kekhawatiran masyarakat, pihak perusahaan harus memeriksa kembali persyaratan untuk melakukan galian batu bara. Legalitas untuk memulai proses aktivitas tambang benar-benar harus dipenuhi terlebih dahulu.

“Satu sisi perusahaan juga harus cek in recheck menyangkut legalitas formalnya karena ini menyangkut pemerintah pusat, perizinan ini,” jelasnya.

Kantor DPRD Kabupaten PPU. (ESY)
Kantor DPRD Kabupaten PPU. (ESY)

Kekhawatiran masyarakat perlu tergambar secara jelas. Sehingga masyarakat juga mendata perihal apa kekhawatiran warga yang menolak tambang tersebut.

“Tidak jelas juga apa dituntut oleh masyarakat desa. Kita perlu inventaris kekhawatiran masyarakat,” tuturnya.

RDP kalin belum memiliki keputusan yang jelas. Adapun kehadiran kepala dinas perlu terpenuhi serta data-data yang ada saat ini bisa disampaikan kepada kepala dinas terkait.

“Saya minta kepala dinas terkait nantinya hadir dan ini juga harus disampaikan kepada kepala dinas. Mudah-mudahan permasalahan yang ada di perusahaan dan masalah bagi masyarakat sudah bisa menjadi sebuah catatan untuk kita bahas berikutnya,” pungkasnya. (adv/log)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.