L Gustian
Penajam, helloborneo.com – DPRD Kabupaten PPU mempertanyakan data aset daerah yang berpotensi menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini sebagai upaya perlindungan aset dan mencegah adanya persoalan hukum yang merugikan Pemkab PPU.
Anggota DPRD Kabupaten PPU, Thohiron, Rabu (12/10) mengatakan hingga kini Pemkab PPU belum memiliki data valid tentang berapa jumlah aset daerah yang dimiliki. Ini menunjukkan tata kelola aset daerah perlu dibenahi agar tidak timbul persoalan sengketa dan gugatan hukum.
“Masih banyak aset pemerintah yang belum ada sertifikatnya. Sampai ada yang perkarakan secara hukum. Bahkan seringkali pemerintah kalah. Bahaya kalau fasilitas umum seperti sekolah dan puskesmas jadi korban,” Jelasnya.
Thohiron menambahkan, pemerintah harus mempercepat proses sertifikasi seluruh aset daerah. Terutama infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Mengingat keberadaan sertifikat sebagai bentuk perlindungan terhadap aset pemerintah. Agar aset pemerintah tidak dalam posisi rawan terkena gugatan hukum karena belum memiliki sertifikat.
“Ini harus jadi perhatian pemerintah karena banyak fasilitas umum seperti sekolah dan puskesmas yang belum punya sertifikat. Kalau dibiarkan bisa merugikan masyarakat dan pemerintah juga. Apalagi saat kalah gugatan dan harus bayar ganti rugi,” tuturnya.
Thohiron menambahkan penjagaan terhadap aset daerah memang perlu lebih diperketat. Terutama dalam aspek hukum berupa sertifikat yang menjadi dasar kepemilikan lahan oleh pemerintah. Termasuk sebagai dasar mencegah adanya gugatan hukum yang berpotensi merugikan keuangan daerah karena harus membayar ganti rugi saat kalah dalam sengketa di pengadilan.
“Aset yang ada harus terjaga. Intinya harus ada sertifikat sebagai bukti sah kepemilikan aset pemerintah. Maka perlu ada standar tata kelolanya. Kalau tidak ada yang peduli nanti satu-satu aset kita direbut orang,” xpungkasnya. (adv/log)
