Sarat Jargon Asing dan Ketinggian, Pemberitaan Soal Perubahan Iklim Cenderung Sulit Dicerna

Pembukaan hutan untuk proyek pemerintah di Gunung Mas, Kalimantan, 5 Maret 2021. (Foto: AFP/Galih)
Pembukaan hutan untuk proyek pemerintah di Gunung Mas. (Foto: AFP/Galih)

Jakarta, helloborneo.com – Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim PBB 2022, atau biasa disebut COP27, berlangsung sejak 6 hingga 18 November di kota Sharm El-Sheikh, Mesir. Berbagai pemberitaan mengenai pertemuan tersebut dan isu perubahan iklim mewarnai media massa, termasuk di Indonesia.

Bagi Jasmine Savitri, yang berprofesi sebagai dosen sekaligus konsultan sustainability, alias teknologi keberlanjutan, berita-berita tersebut adalah asupan sehari-hari.

“Yang menurut saya sangat penting update tentang perkembangan usaha menangani perubahan iklim. Misalnya, adakah target pemerintah, apa itu program-program pemerintah, siapa aja aktor-aktor di lapangan yang terlibat, kemudian apakah sudah ada perundang-undangan untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim?,” ungkapnya.

Melalui akun Instagramnya, ia kerap berbagi pengetahuan tentang isu perubahan iklim yang diintisarikannya dari jurnal ilmiah dan media massa. Namun, ia masih kesulitan menemukan berita-berita yang mengaitkan isu perubahan iklim dengan kehidupan sehari-hari, padahal “semua yang manusia lakukan itu mempengaruhi dan dipengaruhi perubahan iklim,” kata Jasmine.

Studi pemberitaan media massa tentang isu perubahan iklim yang diterbitkan LBH Pers awal tahun lalu menyimpulkan bahwa masalah utama pemberitaan isu iklim di Indonesia adalah kecenderungan media untuk fokus memberitakan isu-isu high level, seperti kebijakan dan sains yang tidak membumi, dengan bahasa yang rumit dan sarat istilah asing. Akibatnya, tidak semua berita perubahan iklim yang beredar mudah dipahami khalayak, kata Yovantra Arief, direktur eksekutif Remotivi. Yovantra adalah salah satu peneliti yang terlibat dalam studi tersebut.

“Beritanya akan bersifat high level. [Misalnya,] ‘lagi ada konferensi apa di mana.’ Yang aku ingat juga ada kata teknologi carbon capture. Dia akan berbicara di level seperti itu. Karena sifatnya yang high level, itu akan membuat publik kesulitan, ‘sebenarnya ini masalah sehari-hari atau masalah pemerintahan?’ Karena level pembicaraannya sangat tinggi,” ujar Yovantra.

Penggunaan kata dan jargon asing dalam isu iklim, seperti “Circular Carbon Economy Platform” atau “Carbon Capture and Storage,” mengurangi pemahaman publik, katanya.

Selain itu, tak jarang media massa melaporkan isu iklim tanpa memberikan konteks yang memadai, berkutat pada tataran kebijakan publik, tanpa mengangkat dampak nyata yang dihadapi masyarakat akibat perubahan iklim di berbagai sektor.

Yovantra dan peneliti lain dalam studi itu juga mencatat masalah pada pemilihan angle berita, alias sudut pandang media dalam melihat suatu peristiwa. Ia mengatakan, perspektif iklim seringkali tidak dieksplorasi, meskipun topik pemberitaan sebenarnya berhubungan erat dengan perubahan iklim.

Itu juga yang diungkap Direktur Climate Policy Initiative Tiza Mafira. Menurutnya, media massa kadang melewatkan kesempatan untuk menangkap fenomena bencana alam luar biasa dari sudut pandang iklim. Ia mencontohkan peristiwa banjir di Tamiang, Aceh, dan badai tropis di Nusa Tenggara Timur.

“Itu semuanya masih sering digambarkan sebagai bencana alam aneh. Titik. Tapi belum dikaitkan dengan kenapa itu bisa terjadi, kenapa itu adalah bagian dari dampak perubahan iklim. Jadi kadang ada missed opportunity untuk mengaitkan bencana dengan krisis iklim,” kata Tiza.

Dia juga menyoroti masih minimnya pemahaman isu iklim di kalangan wartawan. Menurut Tiza, pemahaman tersebut tidak hanya perlu dikuasai oleh wartawan dengan spesialisasi isu lingkungan, tetapi juga wartawan dari bidang lain. Pasalnya, dampak perubahan iklim tidak terbatas pada fenomena alam semata, melainkan juga pada aspek lain, seperti ekonomi, investasi, gaya hidup dan industri.

Sayangnya, pemberitaan lintas sektor soal isu iklim masih sulit dilakukan karena banyak faktor, kata Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Ika Ningtyas. Selain latar belakang pendidikan wartawan yang tidak berhubungan dengan isu lingkungan serta minimnya pembekalan media massa bagi wartawan mereka untuk meliput isu iklim, risiko keselamatan jurnalis saat meliput isu tersebut juga menjadi tantangan tersendiri.

Kedekatan pemilik media, khususnya media arus utama, dengan oligarki yang memiliki investasi dalam sektor sumber daya alam juga menjadi hambatan. Belum lagi bisnis media di era digital yang cenderung mengikuti dan mengamplifikasi tren, yang semakin memarjinalkan pemberitaan isu iklim yang cenderung mahal dan kurang diminati konsumen media.

“Kita memang perlu memperbanyak kolaborasi-kolaborasi liputan. Misalnya antara media nasional dengan media lokal, ataupun jurnalis nasional dengan jurnalis lokal, supaya ini bisa membagi risiko, berbagi biaya juga – karena kan biayanya besar,” ujar Ika.

Ia juga berharap lembaga-lembaga yang bergerak dalam isu krisis iklim – istilah yang dianggap Ika lebih tepat digunakan untuk meningkatkan unsur kedaruratan masalah tersebut – dapat menjadikan media massa bagian dari advokasi mereka. Selain itu, penting bagi wartawan untuk memiliki kemampuan dan wawasan mitigasi dan keselamatan dalam meliput isu-isu sensitif, termasuk krisis iklim.

Pada akhirnya, semua itu dibutuhkan untuk menciptakan iklim pemberitaan isu perubahan iklim yang lebih mudah diakses dan dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Seperti Jasmine, yang walaupun lebih familiar dengan isu tersebut beserta segala rupa jargonnya berkat profesi yang dijalaninya, tetap berharap dapat mengandalkan media massa sebagai sumber informasi iklim yang ramah konsumen.

“Jadi nggak perlu pusing-pusing baca jurnal, artikel ilmiah,” pungkasnya. (voa/log)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.