Edy Suratman Yulianto
Penajam, helloborneo.com – Dari ribuan tenaga honorer yang mengabdi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), hanya sekitar 505 orang yang dinyatakan lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini memicu keresahan di kalangan honorer, yang berpotensi berujung pada aksi demonstrasi.
Menanggapi situasi tersebut, anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten PPU, Bijak Ilhamdani, mengatakan aksi demo merupakan hak setiap warga negara, termasuk para honorer yang merasa dirugikan.
“Demo itu hak mereka. Memang harus dipertanyakan, kenapa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kita tidak maksimal dalam melakukan perekrutan,” tegas Bijak Ilhamdani.
Bijak Ilhamdani mengungkapkan bahwa salah satu alasan minimnya honorer yang lolos adalah keterbatasan anggaran. Namun, ia mempertanyakan apakah kondisi anggaran benar-benar menjadi penghalang yang tak bisa diatasi.
“Saya ingat kata Pak Marbun (pejabat Bupati sebelumnya), disebutkan bahwa ini karena keterbatasan anggaran. Tapi situasinya sekarang, kok yang lolos cuma sedikit? Harusnya kita bisa memaksimalkan kuota yang ada. Kenapa tidak? Ini yang akan kami tanyakan nanti,” ujarnya.
DPRD Kabupaten PPU berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BKPSDM pada minggu kedua bulan ini untuk membahas persoalan tersebut. Bijak berharap kuota PPPK bagi tenaga honorer dapat dimaksimalkan, sehingga lebih banyak honorer yang bisa mendapatkan kepastian status pekerjaan mereka.
“Kami ingin agar kuota PPPK dimaksimalkan. Banyak tenaga honorer yang sudah lama mengabdi dan menggantungkan harapan mereka pada seleksi ini. Harapan kami, BKPSDM bisa memberikan solusi terbaik,” ujarnya. (adv/log)
