Penajam Tunggu Transfer DBH dari Pusat

Ari B

Asisten III Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Setkab PPU, Alimuddin.

Penajam, helloborneo.com – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, masih menunggu transfer dana bagi hasil minyak dan gas bumi dari pemerintah pusat untuk membayar sejumlah kewajiban yang belum dibayarkan.

“Kami berharap transfer dana bagi hasil minyak dan gas bumi segera dilakukan pemerintah pusat,” ujar Asisten III Bidang Admnistrasi Umum dan Keuangan Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara Alimuddin ketika ditemui helloborneo.com di Penajam, Kamis.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara lanjut ia, masih memiliki sejumlah kewajiban yang harus dibayarkan, termasuk pembayaran insentif PNS (pegawai negeri sipil) yang hingga kini belum dibayarkan.

Kondisi kas daerah yang semakin menipis memaksa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menunda sejumlah kegiatan dan program di setiap satuan kerja parangkat daerah atau SKPD.

Penundaan sejumlah kegiatan dan program di setiap SKPD yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi anggaran daerah tersebut, termasuk menunda pembayaran insentif PNS selama tiga bulan (Juni-Agustus).

Untuk membayar insentif atau tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) PNS tersebut menurut Alimuddin, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menunggu transfer dana bagi hasil minyak dan gas bumi dari pemerintah pusat.

Pembayaran TPP bagi PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, biasanya dilakukan setiap akhir bulan.

Para ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, resah dan cemas selama tiga bulan belum menerima insentif sebagai tambahan penghasilan yang menjadi haknya untuk menafkahi keluarga.

Di mana sejak Juni hingga kini belum ada kepastian pembayaran TPP tersebut akan dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Alimuddin meminta kepada seluruh PNS untuk tetap bersabar dan tetap bekerja secara optimal sesuai aturan yang berlaku, kendati pembayaran insentif mengalami penundaan.

Pemberian insentif bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 23 Tahun 2018, dengan total insentif yang harus dibayarkan sekitar Rp9 miliar per bulan. (bp/hb/Adv)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.