Edy Suratman Yulianto
Balikpapan, helloborneo.com – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, kembali menyuarakan persoalan mendasar yang masih membelit daerahnya. Dalam kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Peningkatan Pendapatan Negara (PPN) Komisi XII DPR RI di Balikpapan, Rabu (26/11/2025), Mudyat menyampaikan bahwa ketimpangan pembangunan hingga kini menjadi beban serius masyarakat di Kalimantan Timur, termasuk PPU yang kini berstatus daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Di hadapan anggota Komisi XII, Mudyat menegaskan bahwa kondisi infrastruktur di daerahnya sangat jauh tertinggal jika dibandingkan dengan wilayah Pulau Jawa yang telah berkembang pesat. Ia menyebut bahwa ketimpangan ini terasa ironis mengingat Kalimantan Timur merupakan salah satu kontributor terbesar pendapatan negara dari sektor sumber daya alam.
“Kalau kita lihat pembangunan jalan di Pulau Jawa itu bertingkat-tingkat. Di Kaltim, jangankan bertingkat, menyambung jalan saja susah,” ucapnya.
Ketertinggalan tersebut semakin diperparah dengan melemahnya kemampuan fiskal daerah. Dalam forum tersebut, Mudyat mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten PPU mengalami penurunan drastis dalam dua tahun terakhir.
“APBD kami tahun lalu masih di angka Rp2,7 triliun, namun kini hanya tersisa Rp1,3 triliun. Kondisi ini sangat memukul daerah,” tegasnya.
Situasi ini membuat PPU harus bekerja lebih keras untuk menjaga pelayanan publik di tengah keterbatasan. Karena itu, Mudyat mendorong Komisi XII DPR RI untuk memperjuangkan kebijakan transfer ke daerah (TKD) yang lebih berpihak serta memastikan sistem Dana Bagi Hasil (DBH) dapat kembali proporsional bagi daerah penghasil.
“Kami berharap dana bagi hasil dapat kembali diberikan secara proporsional kepada daerah penghasil, termasuk Kalimantan Timur,” katanya.
Selain isu fiskal, Mudyat turut menyinggung perlunya alokasi dana infrastruktur berbasis kompensasi lingkungan. Menurutnya, eksploitasi sumber daya alam di Kalimantan Timur telah memberikan dampak ekologis yang signifikan, yang seharusnya diimbangi dengan kebijakan yang lebih adil bagi daerah terdampak.
Tak berhenti di sektor infrastruktur, Bupati PPU juga mengangkat persoalan penting lainnya, yakni kondisi nelayan lokal yang dinilainya masih jauh dari sejahtera meski memiliki potensi besar. Ia menyebut bahwa hasil tangkapan nelayan dihargai terlalu rendah dan tidak sebanding dengan upaya yang mereka lakukan.
“Potensi nelayan di PPU luar biasa, tetapi kondisinya masih jauh dari layak dengan harga yang sangat murah,” ujarnya.
Ia mendorong pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan fasilitas pendukung sektor perikanan seperti pelabuhan perikanan, cold storage, hingga sistem pemasaran yang lebih efisien untuk meningkatkan daya tawar nelayan.
Dengan hadirnya Komisi XII DPR RI di Kalimantan Timur, Mudyat optimis bahwa suara daerah tidak lagi terpinggirkan dan akan mendapat perhatian lebih dalam proses perumusan kebijakan nasional.
“Kami tidak meminta banyak, hanya ingin keadilan. Karena Kalimantan Timur, termasuk Kabupaten PPU, sudah memberi banyak kepada negara,” tutupnya. (adv/kmf/log)
