Nusa Dua, helloborneo.com – Program Pembangunan Perserikatan Bangsa – Bangsa (UNDP) berkomitmen memastikan akses air bersih yang adil dan berkelanjutan untuk semua.
Komitmen itu disampaikan oleh Kepala Perwakilan Tetap UNDP Norimasa Shimomura dalam diskusi side event World Water Forum ke-10 bertajuk Access to Clean Water and Business and Human Rights in Asia di Auditorium Bali International Convention Center, Bali.
Selain Norimasa Shimomura, dalam diskusi itu hadir Konsultan Ahli UNDP Mohamad Mova Al’Afghani, Asisten Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi M. Saleh Nugrahadi, Sekretaris Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Lucia Karina Wakil dan Program Director Concern Worldwide Jyotiraj Patra.
Dalam acara itu, UNDP meluncurkan dua laporan terkait air, yaitu Clean Water and The Business and Human Rights Agenda: A Case Study of the Citarum River, serta Human Rights and Environmental Due Dilligence in Asia: A Clean Water Self-Assessment.
Kemudian, Clean Water and The Business and Human Rights Agenda: A Case Study of the Citarum River merupakan laporan yang ditulis oleh Mohamad Mova Al’Afghani dan Sean Lees serta didukung oleh UNDP dan Uni Eropa (UE).
Laporan itu didasarkan pada tinjauan literatur dan wawancara ahli pada September 2022 dan April 2024.
“Studi kasus Citarum memberikan gambaran mengenai dampak pencemaran air di asia terhadap hak asasi manusia dan bagaimana perusahaan bisnis dapat melakukan mitigasi pencemaran air melalui kerangka kerja yang disediakan PBB,” kata Mova.
Sejak digulirkan pada 2018 lalu, Program Citarum Harum yang ditargetkan selesai pada 2025-2026 sesuai dengan Perpres Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum telah berhasil membuat sungai sepanjang 297 kilometer itu kembali bersih.
“Studi kasus Citarum akan diterapkan di beberapa sungai lain di Indonesia,” ujar Mova.
Selain studi kasus Citarum, UNDP juga mengeluarkan laporan yang membantu
perusahaan dan industri di sepanjang Sungai Citarum melakukan penilaian mandiri (A Clean Water Self-Assessment) dalam mengidentifikasi dampak bisnisnya terhadap air sehingga dapat lebih bertanggung jawab.
Penilaian yang didasarkan pada panduan yang diberikan oleh Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia ini dinilai sangat relevan bagi perusahaan yang beroperasi di suatu wilayah sungai dan wilayah perairan lainnya.
Penilaian itu akan membantu perusahaan untuk mengidentifikasi, menilai, mengatasi potensi dampak buruk pencemaran air, dan menguraikan langkah-langkah untuk mengelola air yang lebih baik termasuk dalam hal laporan pengelolaan limbah dan pengelolaan bahan kimia secara baik dan transparan.
Penilaian mandiri juga berfungsi sebagai referensi bagi dunia usaha untuk memahami langkah-langkah yang harus diambil untuk mengurangi risiko polusi yang ditimbulkan oleh operasi bisnis mereka. (ip/log)
