Edy Suratman Yulianto
Penajam, helloborneo.com – Rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) untuk mengajukan pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menuai perhatian dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten PPU, Raup Muin.
Raup Muin menegaskan pentingnya meninjau urgensi dan manfaat dari langkah tersebut sebelum melanjutkan proses persetujuan.
“Ini bukan soal setuju atau tidak setuju, melainkan soal urgensinya dan produk apa saja yang dihasilkan dari pinjaman tersebut. Kami perlu memastikan bahwa produk dan manfaat dari pinjaman ini dapat dirasakan oleh masyarakat luas sebelum dibahas lebih lanjut oleh pemerintah,” ujar Raup.
Ia menambahkan bahwa untuk menyetujui rencana pinjaman tersebut, diperlukan proses yang panjang dan cermat. Hingga saat ini, belum ada tindak lanjut konkret atau persetujuan dari DPRD terkait hal tersebut.
“Saat ini belum ada proses lebih lanjut atau persetujuan apapun. Semua masih dalam tahap wacana,” tegasnya.
Raup juga menekankan bahwa langkah pemerintah daerah dalam pengajuan pinjaman tidak bisa dilakukan secara sepihak.
“Tidak mungkin melangkahi proses yang sudah ditetapkan karena semua harus melalui kesepakatan antara legislatif dan eksekutif. Ini adalah prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik,” imbuhnya.
Menurut Raup, pembahasan lebih lanjut mengenai pinjaman ini mungkin baru akan dilaksanakan oleh pemerintahan baru yang akan datang. Dengan demikian, diskusi mendalam dan evaluasi yang menyeluruh sangat dibutuhkan agar kebijakan yang diambil benar-benar bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Kabupaten PPU.
“Mungkin nanti proses pembahasan leih lanjut oleh pemerintahan yang baru,” jelasnya.
Sebelumnya, Penjabat Bupati Kabupaten PPU, Zainal Arifin mengatakan, pinjaman daerah merupakan salah satu alternatif yang dilakukan daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan di wilayahnya.
“Prinsipnya hari ini kita sedang berdiskusi untuk membuka peluang-peluang pendanaan kreatif untuk pembiayaan pembangunan yang ada di Kabupaten PPU,” kata Zainal Arifin, Selasa, 22 Oktober 2024 lalu. (adv/log)
