Hukum | Hello Borneo

Bea Cukai dan Polri bekerja sama dalam memberantas penyelundupan narkoba. (Ist)

adminMar 10, 2025

Jakarta, helloborneo.com – Dengan mengusung semangat Asta Cita ke-7 Presiden RI, Bea Cukai dan Polri bekerja sama dalam memberantas penyelundupan narkoba. Sinergi...

Read more0 Comment

Jakarta, InfoPublik - Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membekukan 10 izin kapal penangkap ikan dan 1 kapal pengangkut ikan yang diduga melakukan pelanggaran alih muat atau transhipment di perairan Arafura. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif mengatakan kesepuluh kapal tersebut kini diamankan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual pada Jumat (28/2) lalu. Sementara, 1 kapal masih dalam pemantauan Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). “Kesepuluh kapal penangkap ikan ini tidak memiliki dokumen kemitraan dengan kapal pengangkut dengan inisial KM. MS 7A. Saat dilakukan pemeriksaan, sudah tidak ada ikan di kesepuluh kapal ini dan diduga sudah dipindahkan semua,” ujar Latif, dalam keterangan resmi KKP, Selasa (4/3/2025). Transhipment merupakan pelanggaran berat, sehingga pembekuan izin kapal ini dilakukan sebagai sanksi awal berupa tindakan administratif terhadap kapal perikanan yang melanggar ketentuan atas rekomendasi dari Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). Berdasarkan data dari Ditjen PSDKP 10 kapal penangkap ikan yang diamankan antara lain KM. MJ 98 (GT 98), KM. MAS (GT 82), KM. HP 3 (GT 153), KM. U II (GT 97), KM. FN (GT 150), KM. SM 8 (GT 96), KM. LB (GT 58), KM. SM IX (GT 97), KM. MJ 8 (GT 59), KM. BSR (GT 124). "Kapal-kapal tersebut diduga terindikasi melanggar pasal 27 angka 7 (Pasal 27A ayat (1)) UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU Jo Pasal 317 ayat (1) huruf g Jo Pasal 320 ayat (3) huruf g PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, " kata Dirjen Latif. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan bahwa dalam rangka implementasi Penangkapan Ikan Terukur di Zona III, kegiatan pengawasan akan diperkuat melalui pengawasan terpadu dan terkoordinasi baik di laut (while fishing), maupun di Pelabuhan (before fishing, after fishing, dan post landing).

Global Hukum Nasional

Like

KKP Bekukan Izin 11 Kapal Terduga Transhipment Arafura

adminMar 08, 2025

Jakarta, helloborneo.com – Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membekukan 10 izin kapal penangkap ikan dan 1 kapal pengangkut ikan...

Read more0 Comment

Kodam VI Mulawarman, Perbaiki Kerusakan di Polres Tarakan. (Ist)

Borneo Hukum Kalimantan Kalimantan Utara

Like

Tanggung Jawab Moril Kodam VI Mulawarman, Perbaiki Kerusakan di Polres Tarakan

adminFeb 27, 2025

Tarakan, helloborneo.com – Bentuk tanggung jawab Pangdam VI/Mulawarman dalam insiden pengrusakan Kantor Polres Tarakan, memerintahkan personel Kodim 0907/Trk dan...

Read more0 Comment

Budidaya kolam terpal di Kabupaten Balangan. (Ist)

Ekonomi Ekonomi Bisnis Global Hukum Kalimantan Utara Nasional

Like

Perpres 6/2025, Keberpihakan Pemerintah bagi Pembudi Daya Ikan Skala Kecil

adminFeb 23, 2025

Jakarta, helloborneo.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan keberpihakan pemerintah terhadap pembudi daya ikan skala kecil dengan terbitnya...

Read more0 Comment

Global Hukum Internasional Nasional

Like

Budi Daya serta Menjual Beli Ikan Predator Ternyata Melanggar Hukum

adminFeb 19, 2025

Jakarta, helloborneo.com – Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono menyatakan bahwa memperjualbelikan jenis...

Read more0 Comment

Lahan Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN). (Ist)

Global Hukum Nasional

Like

Pemerintah Lanjutkan Program ILASP Atasi Tumpang Tindih Lahan

adminFeb 12, 2025

Jakarta, helloborneo.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) lanjutan terkait...

Read more0 Comment

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. (Ist)

Ekonomi Bisnis Global Hukum Nasional

Like

100 Hari Kerja Menteri ATR/BPN: 14 HPL dan Tanah Ulayat Tuntas

adminJan 30, 2025

Jakarta, helloborneo.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyampaikan capaian kerja selama 100 hari...

Read more0 Comment

Borneo Hukum Kalimantan Kalimantan Timur

Like

Kejaksaan Negeri PPU Kembalikan Uang Negara Tindak Pidana Korupsi

adminJan 27, 2025

Bagus Purwa Penajam, helloborneo.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Penajam Paser Utara, mengembalikan uang negara dari perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) lebih...

Read more0 Comment

Penyelundupan Narkotika di Long Midang. (Ist)

Borneo Hukum Kalimantan Kalimantan Utara

Like

Yonzipur 8/SMG Sergap Penyelundupan Narkotika di Long Midang

adminJan 26, 2025

Nunukan, helloborneo.com – Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonzipur 8/SMG melalui Pos Gabma Long Midang kembali berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu di...

Read more0 Comment

Direktur Urais Arsad Hidayat berkunjung ke Kementerian ATR/BPN. (Ist)

Global Hukum Nasional Politik

Like

Kemenag-ATR/BPN Sinergi Sertifikasi 23.721 Tanah Masjid dan Musala

adminJan 20, 2025

Jakarta, helloborneo.com – Kementerian Agama (Kemenag) bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjalin sinergi untuk...

Read more0 Comment

Category: Hukum

Popular Posts

Berlanggan Email

Berita Terkini