APBD Perubahan 2019 Penajam Defisit Rp63 Miliar

Ari B

Sekretaris Kabupaten PPU, Tohar.

Penajam, helloborneo.com – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD Perubahan 2019 Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menjadi lebih kurang 1,535 triliun menurun atau mengalami defisit sekitar Rp63 miliar dibanding APBD murni, karena adanya penurunan pendapatan.

“Terjadi penurunan terhadap besaran pendapatan dalam APBD Perubahan dibanding APBD murni 2019, penurunan diprediksi sekisar Rp63 miliar,” kata Sekretaris Kabupaten Penajam Paser Utara, Tohar ketika dihubungi helloborneo.com, Jumat.

Proyeksi APBD Perubahan 2019 minus puluhan miliar tersebut menurut Sekkab, karena melihat sumber pendapatan dari pendapatan asli daerah (PAD), serta kebijakan fiskal pemerintah pusat yang cenderung menurun.

“Berdasarkan hasil prognosa atau perkiraan Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara, APBD Perubahan 2019 akan mengalami defisit puluhan miliar,” jelas Tohar.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Kabupaten Penajam Paser Utara lanjut Sekkab, mengestimasikan penurunan APBD Perubahan 2019 tersebut sekitar Rp63 miliar.

Kendati adanya penurunan pada APBD Perubahan 2019, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tidak melakukan “review” atau meninjau ulang program dan kegiatan 2019.

“Pemerintah kabupaten dipastikan tidak melakukan ‘review’ terhadap kegiatan dan program tahun anggaran 2019,” ucap Tohar.

Namun Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, akan menyusun daftar utang terhadap program dan kegiatan yang sudah terlaksana, tetapi belum terbayarkan.

“Apabila sumber pendapatan cenderung menurun, kami akan menyusun kembali daftar utang kegiatan yang sudah dilaksanakan,” tambah Tohar.

Target pendapatan yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun anggaran 2019 mencapai lebih kurang Rp1,5 triliun atau naik sekitar Rp209,23 miliar dari APBD 2018 sekisar Rp1,2 triliun.

Pendapatan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun anggaran 2019 naik menjadi lebih kurang 1,598 triliun bertambah Rp93 miliar dari rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) sekitar Rp1,505 triliun. (bp/hb)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.