Kejari Penajam Lakukan Upaya Banding Putusan Pengadilan Tipikor

Bagus Purwa

 

Ahmad Yusak, Kasi Pidsus Kejari Penajam (Gusti – Hello Borneo)

Ahmad Yusak, Kasi Pidsus Kejari Penajam (Gusti – Hello Borneo)

Penajam, helloborneo.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, akan melakukan upaya banding terkait vonis yang diberikan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda, terhadap tiga terdakwa kasus dugaan korupsi pembebasan lahan perumahan murah pada 2011 yang terlalu ringan dari tuntutan yang diberikan JPU (jaksa penuntut umum).

Kasi Pidana Khusu (Pidsus) Kejari Penajam Paser Utara, Ahmad Yusak, di Penajam, Jumat, mengatakan, Jaksa Penuntut Umum menuntut mantan Sekretaris Kabupaten Sutiman, yang berperan sebagai Ketua Tim 9, Heni Susanto, Kabag Hukum Sekretariat Kabupaten serta Khaeruddin, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang pada 2011 menjabat sebagai Camat Penajam dengan pidana penjara lima tahun.

Namun, berdasarkan vonis yang dibacakan majelis hakim Pengadilan Tipikor Samarinda tanggal 18 Agustus 2015, kata dia, hukumanya terlalu ringan, yakni 1 tahun 6 bulan penjara. Minimal hukuman bagi ketiga tersangka tersebut 2/3 dari tuntutan jaksa.

“Dari perbuatan ketiga terdakwa seharusnya mendapat hukuman minimal 4 tahun penjara karena telah merugikan negara dengan menyalahgunakan kewenangan,” ujar Ahmad Yusak.

Vonis yang dibacakan majelis hakim tersebut, menurutnya, berbeda dengan tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan tuntutan masing-masing lima tahun penjara dengan subsidair tiga bulan kurungan dan denda Rp200 juta.

“Kami tidak bisa menerima vonis dari Pengadilan Tipikor yang hanya 1 tahun 6 bulan terhadap ketiga terdakwa sedangkan tuntutan kami lima tahun penjara bagi ketiganya,” kata Ahmad Yusak.

“Dalam waktu dekat kami akan melakukan upaya banding kerena hukuman itu tidak sesuai dengan apa yang diperbuat oleh ketiga terdakwa,” tegasnya.

Berkas tersangka mantan kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Penajam Paser Utara, SA yang juga sebagai salah seorang panitia pembebasan lahan terkait kasus dugaan korupsi pembebasan lahan perumahan murah pada 2011 tersebut, lanjut Ahmad Yusak, telah dnyatakan lengkap atau P-21 dan sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Samarinda, Rabu (12/8).

Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara, tambahnya, juga masih melakukan penyidikan terhadap Hn, mantan Kabag Pemerintahan, AR mantan Kabag Perlengkapan serta Ab mantan Lurah Nipah-Nipah karena ketiganya juga sebagai anggota tim 9 pembebasan lahan untuk perumahan murah tersebut.

“Ketiga pejabat itu masih sebagai saksi, tapi sepanjang alat bukti terpenuhi, mereka juga bisa juga tetapkan sebagai tersangka dan diproses sampai persidangan,” tegasnya.

Sementara, tiga tersangka lainnya sudah dijatuhkan vonis oleh Pengadilan Tipikor Samarinda, yakni, Asisten I, Abdul Zaman dan Syamsul Qamar, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) divonis empat tahun penjara serta Kasim Assegaf sebagai perantara atau makelar tanah yang telah divonis enam tahun penjara.

Namun, ketiganya melakukan upaya kasasi terhadap putusan Pengadilan Tipikor tersebut. (bp/*esa)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.