Penajam Berupaya Sejajar dengan Kabupaten/Kota di Indonesia

Iskandar – Humas Setkab Penajam Paser Utara

 

Taruna Angkatan Laut Surabaya yang dipimpin Mayor Laut ZA Fuadi mengunjungi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Iskandar - Humas Setkab Penajam Paser Utara)

Taruna Angkatan Laut Surabaya yang dipimpin Mayor Laut ZA Fuadi mengunjungi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Iskandar – Humas Setkab Penajam Paser Utara)

Penajam, helloborneo.com  – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, terus berupaya sejajar dengan kabupaten/kota lainya di Kalimantan Timur, bahkan di Indonesia, kata Bupati setempat Yusran Aspar ketika menerima Taruna Angkatan Laut Surabaya yang dipimpin Mayor Laut ZA Fuadi, Selasa.

“Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) berencana mengadopsi inovasi aplikasi ‘Electronic Filling’ Rencana Umum Pengadaan yang diterapkan Kabupaten Penajam Paser Utara, menjadi aplikasi nasional,” jelas Bupati Yusran Aspar.

Penerapan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau LPSE di Kabupaten Penajam Paser Utara lanjut Bupati, juga dijadikan bahan pembelajaran Kabupaten Bekasi.

“Inovasi di bidang LPSE sudah mendapat ISO, kemudian ada inovasi yang digunakan untuk daerah se-Indonesia, yaitu Sistem Pelayanan Langsung atau Simpel,” kata Yusran Aspar.

Selain itu Yusran Aspar juga memaparkan, sebagian besar sebagian besar mata pencaharian penduduk di wilayah Penajam Paser Utara, antara lain nelayan, tanaman pangan, perkebunan sawit dan peternakan, serta lainnya,

“Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan lumbung pangannya Kaltim, dan kalau disentuh dengan teknologi pertanian, pemenuhan kebutuhan pangan Kaltim cukup dari Penajam Paser Utara saja,” ujarnya.

Namun hingga saat ini menurut Yusran Aspar, pengelolaan pertanian masih sangat tradisional, di mana pengairan lahan persawahan di wilayah Penajam Paser Utara masih tergantung hujan atau tadah hujan.

Sedangkan untuk membangun bendungan untuk pengairan lahan persawahan tersebut lanjut Bupati, merupakan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Yusran Aspar menyatakan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berazaskan kekeluargaan, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sesuai dengan pasal 33 UUD 45 tersebut tambahnya, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara pada 2002 sudah menggulirkan sawit rakyat dengan luas awal sekitar 2.000 hektare, dan sampai saat ini berkembang menjadi 10.000 hektare.

“Masyarakat termotivasi dan berkembang tanpa pinjaman, artinya pemerintah daerah bisa sebagai investor karena pemerintah daerah yang memiliki uang kontan,” ucap Yusran Aspar.

“Kalau investor masih mengandalkan pinjaman bank, tetapi pemerintah daerah tidak bergantung pada pinjaman bank untuk pembangunan kesejahteraan warganya,” kata Bupati. (adv/bp/*rol)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.