Bagus Purwa
Demo Sopir taksi konvensional di Balikpapan.
Balikpapan, helloborneo.com – Pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, meminta para penyedia jasa transportasi dalam jaringan yang beroperasi di daerah setempat mengurus izin agar bisa mengangkut penumpang secara legal.
“Sebab tidak ada yang bisa menghalangi kemajuan teknologi. Tapi agar bisa jalan, transportasi ‘online’ harus urus izin dulu,” tegas Kepala Dinas Perhubungan Balikpapan Sudirman Djajaleksana, ketika dihubungi helloborneo.com di Balikpapan, Rabu.
Kota Minyak kini memiliki Go-Jek dan Grab sebagai pemberi jasa transportasi dalam jaringan (daring) untuk motor. Go-Jek juga mengoperasikan Go-Car yang menggunakan mobil.
“Hingga saat ini, jasa transportasi daring tersebut belum mengantongi izin angkutan yang dikeluarkan oleh Gubernur Kaltim,” ungkap Sudirman Djajaleksana.
Sebelumnya ratusan pengemudi taksi dan angkutan kota berunjuk rasa di DPRD Kota Balikpapan untuk menuntut transportasi daring tersebut dilarang dan ditutup.
Menurut para pengunjuk rasa, keberadaan transportasi daring sudah mengambil pangsa pasar mereka dan pada gilirannya membuat pendapatan para sopir menurun.
Sementara ini kantor perwakilan Go-Jek di Jalan MT Harjono Kota Balikpapan terlihat tutup, sehingga tidak ada perwakilan mereka yang bisa dimintai keterangan.
Meskipun demikian, diketahui kemudian baik Go-Jek maupun Grab tetap beroperasi melayani masyarakat.
Di sisi lain, sejumlah warga Balikpapan menyatakan dukungan atas jasa transportasi daring, karena layanan yang diberikan maksimal dengan harga minimal.
Di media sosial juga bertebaran komentar dan pendapat yang mendukung transportasi daring, juga cerita-cerita bagaimana mereka ditolong oleh jenis transportasi itu.
Aplikasi daring pada pengemudi memang dilengkapi petunjuk posisi pemesan layanan mereka. Sebaliknya, pada pemesan ada petunjuk posisi pengemudi yang menerima pesanan. (bp/hb)
