Warga Kritik Legislator Penajam Tidak Taat Pajak

Ari. B

Mobil bekas Pakai Anggota DPRD PPU Diperiksa Tim BK.

Penajam, helloborneo.com – Sejumlah warga Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, melontarkan kritik terhadap anggota DPRD setempat yang tidak taat pajak, karena tidak menyelesaikan tunggakan pajak mobil dinas operasional.

“Utang pajak kendaraan dinas yang ditinggalkan anggota DPRD itu contoh buruk dari pejabat daerah. Sebagai pejabat publik, mereka harusnya menjadi contoh yang patut diteladani dalam hal pembayaran pajak,” kata Iin Fadliani, warga Penajam, ketika ditemui helloborneo.com di Penajam, Rabu.

Ia mengemukakan hal itu menanggapi pengembalian 20 unit mobil dinas bekas pakai anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara kepada pemerintah kabupaten, namun ternyata 15 kendaraan di antaranya belum dibayar pajaknya.

Bahkan, STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) kendaraan dinas roda empat yang selama ini digunakan legislator Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut masa berlakunya telah habis antara satu hingga dua tahun.

“Kami tahu dari pemberitaan media bahwa masih ada anggota DPRD yang belum membayar pajak kendaraan dinas. Ini jelas memalukan,” ujar Iin Fadliani.

Pengembalian kendaraan operasional anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara kepada pemerintah kabupaten yang belum dibayarkan pajaknya tersebut mendapat komentar negatif dari sejumlah warga.

Mereka menilai para wakil rakyat itu telah memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat. Padahal, pemerintah kabupaten sedang berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah akibat pendapatan dari pemerintah pusat terus menurun.

“Pejabat harus menjadi contoh bagi masyarakat. Sebagai warga negara, membayar pajak adalah kewajiban,” ucap Ida, warga kelurahan penajam.

Sementara menurut Umi, warga Kecamatan waru, dengan gaji dan tunjangan yang nilainya cukup besar, anggota DPRD Penajam seharusnya malu tidak memenuhi kewajiban bayar pajak kendaraan yang jumlahnya hanya sekitar Rp3 juta per tahun.

Berdasarkan perjanjian pinjam pakai kendaraan dinas antara pemerintah kabupaten dengan DPRD Penajam Paser Utara, terdapat klausul kesepakatan yang menyebutkan bahwa pihak yang menanggung biaya operasional, perawatan dan pembayaran pajak adalah pemakai mobil dinas, agar tidak membebani keuangan daerah. (bp/hb)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.