Rencana Pemkab Penajam Mutasi Pegawai Tertunda Lagi

Ari B

Kepala BKPP PPU Surodal Santoso.

Penajam, helloborneo.com – Rencana Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, melakukan mutasi pegawai yang dijadwalkan sejak akhir 2017 tertunda lagi, karena menunggu surat izin dari Kementerian Dalam Negeri untuk 40 pegawai yang baru diusulkan.

“Mutasi pejabat administrator dan pengawas setara eselon III dan IV ditunda, karena menunggu izin 40 pegawai yang baru diusulkan untuk dimutasi,” kata Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Penajam Paser Utara Surodal Santoso, ketika ditemui helloborneo.com di Penajam, Jumat.

Ia mengatakan, mutasi akan dilaksanakan setelah izin Kemendagri untuk 40 pegawai yang diusulkan terbit. Selain itu, pelaksanaan mutasi juga menunggu izin pelantikan kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Awalnya, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara akan menggelar mutasi terhadap 86 pegawai administrator dan pengawas pada Oktober 2017, namun terkendala belum terbitnya rekomendasi dari Kemendagri.

Jadwal mutasi kemudian digeser pada awal Desember 2017, tetapi belum juga bisa dilaksanakan karena alasan yang sama.

Pada pertengahan Maret 2018, rekomendasi dari Kemendagri dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terbit, sehingga dijadwalkan mutasi dilaksanakan April 2018.

Namun, pelaksanaan mutasi tersebut ditunda lagi karena masih menunggu rekomendasi 40 pajabat baru yang diusulkan untuk dimutasi, serta izin pelantikan kepala Disperindagkop UKM.

“Kami menambah 40 pejabat baru untuk dimutasi mengisi posisi pejabat yang pensiun atau mengundurkan diri. Usulan itu dikirim ke Kemendagri pada 17 April 2018,” jelas Surodal Santoso.

Ia memperkirakan proses perizinan mutasi 16 pejabat eselon III-A dan 24 pejabat eselon IV-A dan IV-B itu membutuhkan waktu selama dua pekan, kemudian akan dilimpahkan kepada Pemprov Kaltim.

“Kami berharap bisa mutasi dan pelantikan kepala Disperindagkop UKM dilaksanakan pada awal Mei 2018,” tambah Surodal Santoso.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara meminta rekomendasi pelaksanaan mutasi kepada Kemendagri, sebab terkendala Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017.

Regulasi itu melarang pejabat petahana yang akan melakukan pergantian pejabat hingga enam bulan sampai penetapan pasangan calon kepala daerah harus diketahui dan mendapat rekomendasi Kemendagri.

Kabupaten Penajam Paser Utara akan menggelar pemilihan bupati dan wakil bupati pada 27 Juni 2018 dan Wakil Bupati Mustaqim MZ secara resmi sudah terdaftar sebagai calon peserta dengan status petahana. (bp/hb)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.