Uji Kompetensi Pejabat Eselon II-III Penajam Ditiadakan

Ari B

Penajam, helloborneo.com – Uji kompetensi bagi pejabat eselon II dan IIIA di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada 2018 ditiadakan karena Badan Keuangan setempat tidak menjamin ketersediaan anggaran.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten PPU, Surodal Santoso.

“Kami tidak laksanakan uji kompetensi pajabat eselon II dan IIIA pada tahun ini (2018),” kata Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Penajam Paser Utara Surodal Santoso ketika ditemui helloborneo.com di Penajam, Senin.

Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara menurut dia, tidak menjamin ketersediaan anggaran, jadi dipastikan pelaksanaan uji kompetensi pejabat eselon II dan IIIA ditunda.

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Penajam Paser Utara lanjut Surodal Santoso, menjadwalkan akan mengikutkan 63 pajabat dalam uji kompetensi pada Oktober atau November 2018.

Ke-63 pejabat yang diusulkan BKPP Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mengikuti uji kompetensi di antaranya, 32 pejabat eselon II dan 31 pejabat eselon IIIA.

Surodal Santoso menyatakan, instansinya sudah mengusulkan anggaran pembiayaan uji kompetensi (assessment) pejabat eselon II dan IIIA tersebut pada APBD Perubahan 2018 sekitar Rp512 juta.

Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara tidak menjamin ketersediaan anggaran, maka pelaksanaan uji kompetensi dipastikan ditunda pada 2019.

Uji kompetensi pejabat eselon II dan IIIA tersebut jelas Surodal Santoso, sebagai persiapan jika Bupati-Wakil Bupati Penajam Paser Utara baru yang terpilih pada pemilihan kepala daerah pada 27 Juni 2018, berkeinginan melakukan mutasi atau rotasi pegawai pada 2019.

Dengan ditundanya uji kompetensi pejabat eselon II dan IIIA itu secara otomatis tidak ada kegiatan mutasi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara diawal 2019.

“Pelaksanaan uji kompetensi uji kompetensi dibutuhkan waktu minimal tiga bulan, jadi kegiatan rotasi pegawai tidak dapat dilaksanankan pada awal 2019,” ujar Surodal Santoso.

Sejak kas daerah mengalami defisit Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, melakukan penghematan termasuk menunda belanja jasa dan infrastruktur. (bp/hb)

 




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.