Penajam Tiadakan Proyek “Multiyears” Pada APBD 2019

Ari B

Sekretaris Kabupaten PPU, Tohar.

Penajam, helloborneo.com – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, meniadakan proyek yang dibiayai melalui skema anggaran tahun jamak (multiyears) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD 2019.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tohar saat dihubungi helloborneo.com di Penajam, Minggu, memastikan tidak ada proyek yang dibiayai melalui skema anggaran tahun jamak pada tahun depan (2019).

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara meniadakan sistem kontrak tahun jamak lanjut ia, dikarenakan masih menanggung utang lebih kurang Rp216 miliar kepada pihak ketiga.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berkomitmen melunasi tanggungan utang kepada kontraktor pelaksana kegiatan yang dibiayai melalui skema anggaran tahun jamak itu pada APBD 2019.

“TAPD telah sepakat dengan Banggar (badan anggaran) DPRD untuk memanfaatkan anggaran dengan proporsional,” jelas Tohar yang juga Sekretaris Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut.

Menurut dia, ada lima kegiatan pembangunan pada 2019, namun kegiatan itu menggunakan pola tahun tunggal atau selama satu tahun anggaran untuk menyelesaikan pengerjaannya.

Lima kegiatan pembangunan fisik yang akan dikerjakan pada 2019 tersebut, termasuk rehabilitasi Kantor Bupati Penajam Paser Utara yang lama.

“Kantor Bupati yang lama di Kilometer 1 Jalan Provinsi Kecamatan Penajam itu rencanannya direhabilitasi untuk Kantor Kelurahan Penajam,” kata Tohar.

Kawasan Pemkab PPU.

Selain rehabilitasi Kantor Bupati yang lama, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara juga berencana membangun rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara.

Rumah dinas bupati dan wakil bupati, serta Kantor Badan Keuangan direncanakan dibangun di kawasan pemerintahan dan dibiayai melalui skema anggaran tahun tunggal atau selama satu tahun anggaran.

“Pemerintah kabupaten juga akan membangun beberapa kantor SKPD (satuan kerja perangkat daerah) pada 2019, karena masih ada sejumlah SKPD yang belum memiliki gedung sendiri,” ungkap Tohar. (bp/hb)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.