Legislator Soroti Disiplin PNS Penajam Paser Utara.

Ari B
Penajam, helloborneo.com – Legislator dari Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Fadliansyah menyoroti disiplin PNS (pegawai negeri sipil) di lingkungan pemerintah kabupaten setempat yang mangkir atau tidak berada di kantor saat jam kerja.

“Masih banyak PNS atau honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang tidak berada di kantor saat jam kerja,” ujar Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut ketika dihubungi helloborneo.com di Penajam, Sabtu.

Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara kembali mengkritik tingkat disiplin PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara selama 2018 yang masih minim.

Mesin absensi sidik jari yang ada di setiap SKPD (satuan kerja perangkat daerah) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menurut Fadliansyah, hanya berlaku bagi staf atau pegawai.

“Pengawasan disiplin pegawai di beberapa SKPD selama 2018 juga masih sangat minim,” ucap politisi Partai Golongan Karya atau Golkar tersebut.

Tingkat disiplin yang masih rendah tersebut lanjut Fadliansyah, sebab banyak PNS maupun honorer yang berkeliaran pada saat jam kerja, bahkan pulang sebelum waktu kerja usai.

Sementara kepala SKPD atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lanjut ia, terkesan melakukan pembiaran tanpa melakukan peneguran atau memberikan sanksi terhadap PNS atau honorer bersangkutan.

“Dalam sepekan pasti ada satu sampai tiga PNS atau ASN dan honorer yang datang terlambat, atau bahkan tidak masuk kerja tanpa keterangan,” kata Fadliansyah.

“Perlu adanya pengaturan yang baik dari kepala SKPD atau OPD untuk dapat meningktakan disiplin pegawai, terutama terhadap jam kerja,” tambahnya.

Fadliansyah juga berharap uji penyesuain kerja (jobfit) dan mutasi dapat disesuaikan hasil klarifikasi pejabat yang telah mengikuti “assessment” atau uji kompetensi jabatan.

“Jangan ada lagi pada kegiatan mutasi pegawai terkesan suka atau tidak suka, jadi rotasi harus disesuaikan hasil uji penyesuaian kerja serta uji kompetensi jabatan,” ujarnya. (bp/hb)

Ketua Komisi I DPRD PPU, Sudirman.



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.