Bupati Penajam Larang Pejabat Ikut Berpolitik

Ari B

Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas’ud.

Penajam, helloborneo.com – Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Abdul Gafur Mas’ud secara tegas melarang pejabat maupun pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten setempat ikut berpolitik sebab bisa merusak kinerja organisasi pemerintahan.

“Pejabat maupun PNS (pegawai negeri sipil) harus bersikap netral dalam politik,” tegas Abdul Gafur Mas’ud pada acara “coffee morning” pertama yang digelar di aula lantai 3 Kantor Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara, Senin.

Setiap pejabat di SKPD (satuan kerja perangkat daerah) atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jelas bupati, dilarang ikut berpolitik karena berpotensi merusak kinerja organisasi pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara.

“PNS atau Aparatur Sipil Negera (ASN), juga pejabat di setiap OPD tidak boleh ikut berpolitik, sebab bisa merusak kinerja dan pelayanan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara kepada masyarakat,” kata Abdul Gafur Mas’ud.

Keterkaitan hal tersebut, bupati menyoroti jumlah THL (tenaga harian lepas) atau pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Jumlah pegawai honorer atau THL sampai saat ini di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai lebih kurang 3.200 orang.

Jumlah pegawai honorer tersebut lanjut Abdul Gafur Mas’ud, hampir menyampai jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Coffe Morning Bupati AGM Bersama Pejabat PPU di Aula Lantai Tiga Kantor Setkab PPU. Senin 21 Januari 2019.

Bupati kembali menegaskan, pengangkatan pegawai honorer atau tenaga non-PNS harus disesuaikan kebutuhan riil di masing-masing OPD atau SKPD.

“Jangan sampai pengangkatan THL atau honorer itu karena kepentingan politik maupun golongan, harus disesuaikan kebutuhan yang nyata di setiap SKPD dalam pengangkatan THL,” ujar Abdul Gafur Mas’ud.

Jumlah pegawai honorer yang hampir menyamai jumlah PNS atau ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut tambah bupati, berpotensi membebani keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Abdul Gafur Mas’ud menginginkan, pengangkatan pegawai THL atau non-PNS tidak mengandung unsur politik, harus dilihat secara objektif, profesional serta memiliki kemampuan dan bisa bekerja melaksanakan tugasnya. (bp/hb)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.