Arsyad Mustar
Rapat paripurna DPRD penyerahan rekomendasi pansus banjir ke Pemkot Bontang. (Ist)
Bontang, helloborneo.com – Panitia khusus (Pansus) Banjir DPRD Kota Bontang menggelar rapat paripurna dan menyerahkan rekomendasi kepada Pemkot Bontang untuk ditindaklanjuti.
Setidaknya terdapat 16 rekomendasi hasil kajian yang diserahkan Sekaligus mengakhiri masa kerja Pansus yang beranggotakan delapan orang dengan masa kerja sembilan bulan, di Kantor DPRD, Kelurahan Bontang Lestari, Selasa (12/2/2019).
Pansus yang dipimpin Bakhtiar Wakkang, anggota Komisi II ini menyusun hasil kajian bersama akademisi dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda. Dia berujar, pemerintah perlu mengalokasikan anggaran 10 persen dari APBD Bontang atau sekitar Rp 140 miliar.
Nantinya, alokasi anggaran tersebut untuk kegiatan normalisasi sungai sepanjang 13 kilometer dari hulu hingga ke hilir Kota Bontang. Sungai berdiameter 15 meter dan dalam 4 meter dilengkapi jalan inspeksi di sisi kiri-kanan badan sungai.
Dia pun menyarankan agar pemerintah menggandeng pihak perusahaan berpartisipasi dalam penanggulangan banjir. Selain itu, pansus juga menyarankan agar Danau Kanaan diperluas dari 8 hektare menjadi 63 hektare.
“Izin Amdal danau diubah untuk kepentingan wisata dan lingkungan. Pemerintah harus tegas menerapkan aturan. Pansus meminta agar layanan air, listrik di wilayah resapan air tidak diberikan,” katanya.
Atas rekomendasi tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang diberikan waktu 3 tahun untuk menangani serta menuntaskan permasalahan banjir di Kota Taman ini.
Sementara itu, dalam rapat paripurna ke-4 masa sidang 2 DPRD Bontang itu, Walikota Bontang, Neni Moernaeni pun memberikan empat poin catatan dari hasil rekomendasi Pansus Banjir tersebut.
Kata mantan DPR RI itu tidak seluruh rekomendasi ini bisa direalisasikan pemerintah. Namun rekomendasi tetap diterima untuk ditindaklanjuti. (adv/am/tan)
