Komisi I Dorong Perusahaan Patuh Terhadap Peraturan Penyesuaian Tarif Bongkar Muat

Arsyad Mustar

Bontang, helloborneo.com – Komisi I DPRD Bontang memfasilitasi Serikat Pekerja Tenaga Kerja Bongkar Muat (SP-TKBM) menggelar rapat dengar pendapat terkait penyesuaian tarif bongkar muat di terminal khusus Pupuk Kaltim.

Ketua Komisi I, Agus Haris mengatakan tarif bongkar muat perusahaan harus patuh terhadap Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) nomer KM 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat dari Kapal di Pelabuhan.

“Di situ mensyaratkan sebelum menentukan tarif ,maka harus dipenuhi terlebih dahulu komponen yang ada di dalamnya,” kata Agus-sapaan karibnya, dalam rapat itu, Senin, (25/02/2019).

Politikus Partai Gerindra ini menyampaikan, sesuai aduan yang diterima Komisi I dari SP-TKBM, hingga kini belum ada penyesuaian dari pihak perushaan. Kebijakan Pupuk Kaltim harus melalui proses tender. Perusahaan pemenang tender terlebih dahulu melakukan kesepakatan antara perusahaan bongkar muat dengan SP-TKBM.

“Setelah mencapai kesepakatan, maka hasil itulah yang nantinya mereka bawa ke Pupuk Kaltim untuk menjadi dasar perhitungan penawaran tender,” jelasnya.

Diketahui, perusahaan pemenang tender proses bongkar muat di pelabuhan khusus Pupuk Kaltim, yaitu PT Kaltim Adhiguna Dermaga (KAD), PT Kaltim Satria Samudra (KSS), dan PT Borneo Etam Samudra (BES).

Sementara itu, dalam rapat kali ini turut hadir PT Pupuk Kaltim, PT KAD, PT KSS, PT BES, Koperasi TKBM Karya Kaltim, SP Karya Kaltim, Dewan Pengupahan Kota dan Syahbandar Loktuan, serta Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia.

Selain itu, hadir pula anggota Komisi I DPRD Bontang Bilher Hutahean, Abdul Malik, serta Ketua APBMI Bontang, sekaligus anggota Komisi II. (adv/am/tan)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.