Penerimaan Ad Hoc, KPU Minta Pendapat Stakeholder

Aditya

Balikpapan, helloborneo.com – Komisi Pemilihan Umum kota Balikpapan meminta pendapat kepada seluruh stakeholder baik Camat, Lurah, Badan Narkotika Nasional Balikpapan dan Dinas Kesehatan kota Balikpapan, dalam hal penerimaan ad hoc.

Mengingat, penerimaan ad hoc baik PPK, PPS dan KPPS harus menyertakan sehat secara jasmani, rohani dan bebas dari narkoba. Demikian diungkapkan Ketua KPU Balikpapan, Noor Thoha usai rapat koordinasi pembentukan ad hoc pemilihan walikota dan wakil walikota Balikpapan tahun 2020 bertempat di ruang Blue Saphire hotel Tiga Mustika, (15/01/2020).

Pihaknya mengajak semua stakeholder untuk saling memberikan pendapat terkait penerimaan PPK- PPS dan KPPS. Karena, apabila peryaratan harus menyertakan sehat secara jasmani, rohani dan bebas narkoba akan banyak warga yang tidak mendaftar, dikarenakan biaya sangat besar.

Thoha menegaskan, belum lama ini telah berdiskusi dengan Dinas Kesehatan kota Balikpapan, Andi Sri Juliarty, dalam hal biaya tes sehat Jasmani yang membutuhkan dana 80 ribu, sehat rohani 400 ribu dan sehat narkoba dengan biaya 150 ribu untuk membeli alat tes urine.

“Dengan biaya jasmani, rohani dan bebas narkoba yang sangat besar ini, tentunya banyak warga yang tidak akan mendaftar di ad hoc. Untuk itu, dengan pertemuan ini diharapkan dapat mendapatkan solusiny,” jelas Thoha. (adv/tun)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.