Fraksi Golkar DPRD Penajam Setuju Bentuk Panitia Khusus COVID-19

Bagus Purwa


Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Sakka S.

Penajam, helloborneo.com – Fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, setuju dilakukan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) COVID-19 agar penanganan dan pencegahan penyebaran virus corona jelas dan gamblang.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Sakka S saat ditemui helloborneo.com, Jumat menyatakan pembentukan Pansus COVID bisa mendorong percepatan dan memantau penanggulangan virus corona di daerah setempat.

Pembentukan pansus tersebut dinilainya, sangat penting untuk memantau serta mengawasi penanganan dan pencegahan penyebaran virus corona jenis baru penyebab COVID-19 di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Apalagi dana untuk penanganan dan pencegahan COVID-19 itu bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD Kabupaten Penajam Paser Utara lebih kurang Rp71 miliar.

“Uang negara yang dipergunakan harus ada pertanggungjawabannya, secara aturan penggunaan dana penanggulangan COVID-19 itu harus dipertanggungjawabkan,” ujar Sakka.

“Perlu dilakukan pengawasan agar penggunaan dana tidak menyalahi aturan,” tambah anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara daerah pemilihan Sepaku tersebut.

Pembentukan Pansus COVID-19 tersebut kata Sakka, juga sebagai tanggung jawab moral dan keprihatinan wakil rakyat atas pandemi virus corona saat ini.

“Secara lisan dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus) beberapa hari lalu, empat fraksi termasuk Fraksi Golkar dari enam fraksi yang ada di DPRD setuju bentuk Pansus COVID-19,” ungkapnya.

Rencananya setelah paripurna pertanggungjawaban keuangan bupati pada 29 April 2020, pembentukan Pansus COVID-19 akan ditindaklanjuti,” ucap Sakka.

Pandemi COVID-19 tersebut merupakan bencana yang terdampak pada seluruh sendi kehidupan masyarakat, penanganannya tidak bisa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara saja.

“Dibentuknya pansus sangat perlu, selain mengawasi serta memantau juga untuk membantu kinerja gugus tugas dan penanganan virus corona tidak ada muatan politik,” kata Sakka. (bp/hb)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.