Kecam Penjualan Pulau Malamber di Sulawesi Barat

Keterangan Pers

Gambar Selat Balikpapan.

Penajam, helloborneo.com – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mengecam keras praktik penjualan pulau kecil yang bernama pulau Malamber, di gugusan Kepulauan Balabalakang, Sulawesi Barat yang melibatkan Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sebagai pembelinya.

Secara administrasi, Pulau Malamber berada di Kecamatan Balabalakang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Namun secara geografis, kepulauan ini berada di Selat Makassar di lepas pantai timur Kalimantan, tepatnya di tengah-tengah antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi.

Gugusan pulau Balabalakang tercatat seluas 1,47 km2 yang mayoritas dihuni oleh suku Bajau, sebuah suku yang dikenal hidup di kawasan perairan. Selat-selatnya yang dangkal memberikan keuntungan berupa hasil perikanan yang melimpah.

Karena keindahan alamnya dan melimpahnya sumber daya perikanan, tak sedikit pihak-pihak yang ingin memiliki pulau-pulau di kawasan ini. Penjualan pulau Malamber adalah salah satu bukti dari hal tersebut.

Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati menyatakan bahwa praktik penjualan pulau- pulau kecil di Indonesia, baik kepada asing maupun non-asing, telah melanggar konstitusi Republik Indonesia, khususnya Pasal 33 ayat 3 yang tertulis: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

“Dengan demikian, penjualan pulau kecil itu bertentangan dengan konstitusi Republik Indonesia, dimana pulau tidak bisa dimiliki secara perseorangan. Di dalam falsafah konstitusi Republik Indonesia yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam, tidak dikenal konsep private ownership, kepemilikan pribadi” tegasnya melalui keterangan pers yang diterima helloborneo.com, Senin.

Menurut Susan, Kepemilikan pulau kecil secara pribadi di dalam wilayah Indonesia adalah tindakan yang tidak sesuai dengan Pasal 36, 37, 42, 43, 44 dan 45 dari UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Dalam UU tersebut juga ditetapkan bahwa batas pasang atas pulau dan batas pasang bawah pulau adalah milik publik dan tidak dapat diperjualbelikan. Lebih jauh diatur pula bahwa pulau-pulau kecil hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan riset, pendidikan, dan wisata bahari.

Susan mendesak berbagai pihak yang terlibat di dalam praktik penjualan pulau Malamber untuk segera diusut dan dihukum secara tegas karena telah melanggar konstitusi Republik Indonesia.

“Tak ada yang kebal hukum. Semua warga negara sama dihadapan hukum. Baik penjual maupun pembeli pulau Malember, keduanya harus disanksi dengan berat,” ujarnya.

Sementara itu Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur, Pradarma Rupang menduga seiring dengan rencana Pemindahan Ibu Kota Baru, penjualan tanah bahkan pulau mungkin saja makin massif terjadi, hal tersebut dimanfaatkan oleh segelintir pejabat lokal untuk mendulang keuntungan atau memperkuat posisi politik dia di masa datang.

Kepulauan Balabalakang akan menjadi strategis jika megaproyek IKN itu betul-betul terlaksana. Lokasinya yang berdekatan dengan kawasan IKN akan menjadi jalur penting khususnya bagi arus logistik di wilayah Indonesia Timur dan Indonesia Tengah serta menjadi wilayah transit yang dikunjungi oleh sejumlah diplomat dan wisatawan.

Indikasi ini bisa dilihat dari ramainya frekuensi pengusaha properti yang melakukan survey mencari tanah di kawasan di sekitar IKN2 yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan.

Indikasi lainnya yakni dengan mudah didapati di sejumlah tempat warga beramai-ramai memasang papan pemberitahuan yang menjelaskan kepemilikan lahan, tidak hanya di wilayah daratan juga nampak disejumlah kawasan pesisir Teluk Balikpapan yang merupakan wilayah ekosisistem esensial mangrove.

Kekhawatiran privatisasi ruang publik dan masyarakat pesisir di sekitar Teluk Balikpapan bukanlah isu belaka. Dari amatan JATAM Kaltim, sepanjang Pantai Balikpapan telah di kapling dan diberikan izin melakukan penimbunan berkedok proyek Coastal Road sepanjang 8.500 meter dari Pelabuhan Semayang hingga ujung landasan Bandara Sepinggan dan dengan lebar 100 meter kearah laut.

Proyek ambisius ini bukan untuk warga Balikpapan, itu akan menghilangkan sempadan pantai dan merampas ruang nelayan serta masyarakat pesisir.

Proyek ini diberikan kepada 7 (Tujuh) perusahaan real estate, satu dari tujuh perusahaan tersebut yakni PT.Pandega Citra Niaga dimiliki Rini Mariani Soemarno, mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam kabinet kerja Presiden Jokowi di periode 2014–2019.

Perusahaan ini terafiliasi dibawah Grup PT. Agung Podomoro Land (PT.APL), sebelumnya ditahun 2012 taipan properti ini telah mengakusisi 65 persen saham Mall. (bp/hb)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.