Kandidat Paslon Pilkada 2020, Diharapkan Perkuat Eksistensi UMKM Balikpapan

OPINI

Penulis : Agus Sudirman, Aktivis HMI Cabang Balikpapan.

Balikpapan, helloborneo.com – Momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Balikpapan diharapkan mampu mendorong penguatan UMKM. Misal, dalam tahapan kampanye nanti, Penguatan UMKM Balikpapan bisa dijadikan sebagai materi khusus dalam program debat kandidat pasangan calon yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna melihat komitmen tegas dari Pasangan Calon Kepala Daerah terhadap UMKM Balikpapan.

Kolaborasi berbagai pihak sangat dibutuhkan dalam setiap momentum, agar kelangsungan UMKM dan ekosistem digital UMKM terus berkembang lebih baik. Modal dan pemasaran menjadi permasalahan hingga saat ini masih dirasakan oleh pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di kota Balikpapan, begitu juga masa pandemi yang mengharuskan mereka agar beradaptasi cepat dengan era digital menuju Ekosistem Digital UMKM.

Geliat UMKM dianggap dapat membantu proses pemberdayaan masyarakat karena sifatnya nyata menciptakan lapangan kerja baru, sumber daya dan jasa. Dalam kurun waktu 2012 hingga 2019 terdapat lebih dari 21.140 pengusaha yang tergolong UMKM tersebar di 6 kecamatan di Balikpapan. Sebanyak 18.000 diantaranya menyerap hampir 39.000 orang tenaga kerja.

Data ini mengindikasikan bahwa pada dasarnya UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki potensi besar untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran di Balikpapan.

Tak bisa dipungkiri keberadaan UMKM menjadi sangat penting sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja melalui penyerahan tenaga kerja . Peran yang strategis dalam upaya memerangi kemiskinan di Balikpapan.

Namun pengawasan terhadap penyaluran modal bantuan saat ini perlu dilakukan agar tepat sasaran atau benar-benar digunakan untuk modal usaha, karena yang terjadi di lapangan beberapa kasus sebagian pelaku UMKM yang telah mendapatkan modal bantuan justru pendapatan usahanya
mengalami penurunan dibandingkan omset sebelum mendapatkan modal bantuan.

Artinya selain proses penyaluran modal bantuan, perlu ada pengawasan yang sifatnya pendampingan pengelolaan modal bantuan. Agar modal bantuan tepat sasaran, tidak digunakan untuk konsumsi diluar modal usaha.

Hal ini diharapkan menjadi perhatian kita bersama untuk terus menjaga kelangsungan sektor UMKM yang karena kedepan potensi perekonomian di sektor ini masih menjanjikan.




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.