Ari B
Penajam, helloborneo.com – Legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, “kebut” atau terus membahas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Raup Muin saat ditemui helloborneo.com di Penajam, Selasa meminta pengalokasian anggaran untuk OPD (organisasi perangkat daerah) dalam pedapatan belanja daerah disesuaikan kebutuhan.
Alokasi anggaran OPD atau SKPD (satuan kerja perangkat daerah) tersebut perlu disesuaikan menurut politisi Partai Demokrat itu, agar tidak terjadi sisa lebih pembayaran anggaran atau SILPA.
Secara umum lanjut Raup Muin, pembahasan Rancangan APBD 2021 hampir rampung, dan ditargetkan pengesahan dapat dapat dilakukan sebelum akhir November 2020.
Besaran APBD 2021 Kabupaten Penajam Paser Utara lebih kurang Rp1,3 triliun, kendati mengalami penurunan jelasnya, skala prioritas pembangunan tahun depan (2021) masih fokus infrastruktur.
“Kami harapkan program dan kegiatan yang telah disusun pemerintah kabupaten dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ucap Raup Muin.
“Pengalokasian anggaran harus dilihat secara obyektif sesuai kebutuhan, jadi kalau ada anggaran yang dicoret itu biasa untuk penyesuaian,” tegasnya.
Pembasahan Rancangan APBD kata Raup Muin, lebih kepada pergeseran angaran dan sejumlah item dibahsa bersama tidak ada masalah serta sesuai keberpihakan kepada masyarakat. (bp/hb)
