Kabupaten Penajam Siapkan Anggaran Rp34 Miliar Untuk PBI APBD 2021

Ari B

Foto Kepala Unit Pelaksana Tugas atau UPT Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, Ahmad Pada Elo.

Penajam, helloborneo.comPemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menyiapkan anggaran program PBI (penerima bantuan iuran) untuk kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021.

“Angaran bantuan iuran BPJS Kesehatan 2021 diusulkan hanya Rp34 miliar, turun Rp1 miliar dari 2020,” ujar Kepala Unit Pelaksana Tugas atau UPT Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, Ahmad Pada Elo ketika ditemui helloborneo.com di Penajam, Jumat.

Usulan anggaran Rp34 miliar untuk program PBI BPJS Kesehatan dari APBD tersebut lanjut ia, ditetapkan melalui rapat evaluasi.

Salah satu pertimbangannya karena nilai iuran BPJS Kesehatan atau premi kelas tiga yang awalnya naik sebesar Rp42.000 kembali turun menjadiRp25.500 per orang.

Serapan pada 2020 yang masih di bawah 75 persen ungkap Ahmad Pada Elo, juga menjadi faktor anggaran PBI BPJS Kesehatan dari APBD diusulkan Rp34 miliar pada 2021.

“Serapan anggaran program PBI BPJS Kesehatan APBD pada 2020 hanya terserap sekitar 72 persen, itu juga jadi pemicu anggaran pada 2021 turun,” ucapnya.

Ia menargetkan jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan PBI APBD pada 2021, meningkat menjadi sekitar 80.000 sampai 90.000 jiwa sebab pertumbuhan penduduk diakhir 2020 cukup signifikan.

Iuran BPJS Kesehatan penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara yang tiodak masuk PBI Anggaran Pendapatan Belanja Nagara atau APBN ditanggung pemerintah kabupaten setempat.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berkomitmen membayarkan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan kelas III bagi seluruh masyarakat di daerah itu.

Iuran BPJS Kesehatan penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara mulai 2019 ditanggung oleh pemerintah kabupaten setempat, dan menargetkan seluruh masyarakat terlayani BPJS Kesehatan.

“Target pemerintah kabupaten, selruh masyarakat yang tidak dapat fasilitas BPJS Kesehatan dar APBN dapat terakomodir dalam program PBI dari APBD,” kata Ahmad Pada Elo. (bp/hb)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.