Dinkes Penajam Nilai Penyebaran COVID-19 di Kalangan OPD Masih Rawan

Ari B

Foto Kepala Dinkes PPU, Jense Grace Makisurat.

Penajam, helloborneo.com – Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menilai penyebaran COVID-19 di kalangan OPD (organisasi perangkat daerah) di lingkungan pemerintah kabupaten setempat masih tergolong rawan.

“Pemerintah kabupaten perpanjang masa bekerja dari rumah bagi seluruh pegawai hingga 23 Februari 2021,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, Jense Grace Makisurat ketika dihubungi helloborneo.com di Penajam, Jumat.

“Perpanjangan masa bekerja dari rumah salah satunya dipicu penyebaran virus corona di kalangan OPD atau SKPD (satuan kerja perangkat daerah) tergolong rawan,’ tambahnya.

Berdasarkan data Tim Satgas COVID-19 ASN (aparatur sipil negara) atau PNS (pegawai negeri sipil) yang dikarantina di Wisma Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK saat ini berjumlah tujuh orang.

Tiga SKPD yang menjadi atensi atau perhatian TIM Satgas COVID-19 saat ini kata Grace Makisurat, di antaranya Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Ratu Aji Putri Botung, Puskesmas dan Bagian Hukum.

“Diketiga OPD itu ada pegawai yang terkonfirmasi positif terpapar virus corona hasil rapid antigen,” ucapnya.

Bagi seluruh ASN maupun THL di lingkungan Bagian Hukum tegas Grace Makisurat, akan dilakukan rapid antigen secara massal memastikan tingkat penularan COVID-19.

“Akan dilakukan rapid antigen terhadap seluruh pegawai di ruangan Bagian Hukum agar penyebaran virus corona dapat diantisipasi,” jelasnya.

Pelaksanaan rapid antigen bagi seluruh pegawai Bagian Hukum tersebut menurut Grace Makisurat, akan dilakukan di RSUD Ratu Aji Putri Botung.

Saat ini semua pegawai di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara masih melakukan isolasi atau karantina mandiri karena salah satu PNS terkonfirmasi positif terpapar COVID-19.

Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara juga memesan 5.000 alat uji antigen untuk menekan penyebaran COVID-19 di lingkungan OPD atau SKPD pemerintah Kabupaten setempat. (adv/bp/hb)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.