
Tana Paser, helloborneo.com – Meningkatnya kasus kebakaran, Pemerintah Kabupaten Paser kembali mengevaluasi kebutuhan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Paser tahun ini. Dalam kurun waktu sepekan terjadi beberapa kali kebakaran, diantaranya Toko Klontongan Mila, Kecamatan Kuaro dan di Jalan Provinsi RT 7 Desa Pait, Kecamatan Long Ikis, yang menghanguskan delapan rumah toko dan satu unit rumah.
Dengan rentetan kebakaran yang terjadi beberapa pekan terakhir ini, Wakil Bupati Paser, Syarifah Masitah Assegaf, melaksanakan Inspeksi mendadak (Sidak) di Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), beberapa waktu lalu.
“Kami melakukan Sidak, bukan mencari kesalahan. Tetapi melihat sarana dan prasarana, serta bagaimana kesiap siagaan dari Dinas Damkar,” kata Masitah, didamping Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Damkar, Tatang Abdimas, sela-sela kegiatan.
Dari sidak yang dilakukan, mantan Anggota DPRD Kaltim ini mendapati beberapa kendala bagi petugas Damkar. Hal itu pun dipastikan, menghambat kinerja jika terjadi kebakaran. Diantaranya Alat Pelindung Diri (APD), armada, penunjang komunikasi hingga kekurangan personel.
“Banyak kekurangan di sini (Dinas Damkar). Padahal garda terdepan jika terjadi kebakaran maupun bencana,” sambung Politisi Golkar ini.
Untuk armada Dinas Damkar, saat ini terdapat tujuh unit mobil water canon. Hanya saja, tak semuanya dapat digunakan. Dimana 2 unit rusak, dan 1 unit lainnya memerlukan perawatan. Sisanya masih berfungsi dengan baik.
“Setidaknya ada tambahan dua unit armada lagi. Termasuk beberapa unit motor roda tiga, yang bisa menyasar gang-gang di desa. Kabupaten Paser terdapat 10 kecamatan. Dan ada tiga kecamatan yang tak memiliki tim pemadam kebakaran. Yakni, Kecamatan Muara Samu, Paser Belengkong dan Tanjung Harapan, dan Kecamatan Batu Engau terdapat regu PMK (Pemadam Kebakaran) hanya saja tidak ada personel,” beber dia.
Sementara itu, terkait kekurangan personel Dinas Damkar, baik yang bertugas di lapangan maupun pelayanan yang hanya 24 orang, saat ini masih dalam menunggu keputusan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Paser. (/sop/hb)