BBM Nelayan Langka, Dinas Perikanan didesak Bergerak Cepat

Nita R

Tanjung Redep, helloborneo.com – Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi nelayan di Bumi Batiwakkal dikeluhkan langka dalam beberapa waktu terakhir.

Pendamping nelayan Berau Sulfikar mengakui, kondisi tersebut berlaku sudah nyaris sebulan ini. Akibatnya, sebagian nelayan memilih tidak melaut, serta sebagian lagi ada yang terpaksa beralih profesi sementara waktu.

Sulfikar tidak begitu paham penyebab langkanya BBM subsidi tersebut. Namun, dikhawatirkan kondisi ini akan memicu minimnya pasokan ikan.

“Ini yang kita takutkan, nelayan juga tidak berani melaut, jika BBM yang dibawa sedikit,” ucapnya.

Ia berharap Dinas Perikanan dapat melakukan langkah-langkah sebagai solusi bagi nelayan.

“Perekonomian nelayan jelas ambruk, dapur mereka tidak bisa mengepul,” katanya.

Terpisah, Ketua DPRD Berau Madri Pani ingin Pemkab Berau segera memberi solusi agar nelayan mendapatkan BBM untuk melaut.

“Pemkab harus bergerak cepat. Jangan sampai nelayan lebih lama lagi tidak bisa melaut,” ujar Mantan Kepala Kampung Gurimbang ini.

Politisi Partai NasDem ini juga menguraikan, dengan tidak bisa melautnya para nelayan,  tentu berdampak pada kondisi keuangan nelayan yang menggantungkan pemenuhan kebutuhan sehari-hari dari hasil tangkapan ikan.

Sementara itu, Kepala Seksi Pengelolaan Ekosistem Laut dan Pesisir Dinas Perikanan Berau, Taufiq Hidayat mengatakan, secara administrasi pihaknya bertugas hanya memberikan rekomendasi bagi nelayan untuk mendapatkan BBM di SPBU. Jumlah kuota BBM bagi nelayan ditentukan berdasar jenis mesin kapal.

“Berbeda-beda jumlahnya, ini mengacu pada Peraturan Menteri KKP dan Peraturan PBH Migas nomor 17 tahun 2019,” jelasnya.

Diakui pula, Dinas Perikanan sudah mendapatkan laporan mengenai kondisi kelangkaan tersebut.

Pihaknya, menurut Taufiq telah mengajukan kuota 15 juta liter setahun. Jadi, rata-rata tiap bulannya sebanyak 1,4 juta liter bagi 3.800 unit kapal nelayan yang terdata.

“Realisasinya hanya kisaran 400 sampai 600 liter, jadi bisa dibilang kekurangan. Dan itu memang tidak terealisasi dari pusat,” ucapnya.

Untuk mengatasi persoalan ini sementara waktu, Dinas Perikanan mengupayakan tambahan kuota pasokan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Sambaliung dan di Dumaring.

“Tapi memang secara internal, kita tidak bisa mengintervensi mereka (SPBU, red). Karena Batasan kita hanya bisa berhubungan dengan nelayan,” tambahnya.

Ia mengharapan adanya upaya penelusuran oleh instansi terkait mengenai distribusi BBM sehingga memicu kondisi ini.

“Jadi ada empat sektor prioritas mendapatkan BBM subsidi ini, yakni Perikanan, Pertanian, Peternakan dan Perkebunan. Kalau mekanisme khusus perikanan diatur dalam rekomendasi,” sebutnya. (yor)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.