Pengisian Posisi Wawali ditentukan Melalui Mekanisme Pemilihan di Dewan

Roy MS

Balikpapan, helloborneo.com – Kekosongan jabatan Wakil Wali Kota Balikpapan yang berlangsung hampir setahun terakhir ini mendapat tanggapan Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Sabaruddin Panrecalle. 

Sabaruddin mengungkap terbukanya peluang bagi dewan untuk membentuk pansus seleksi Wakil Wali Kota dalam waktu dekat.

Apabila wacana tersebut terealisasi, maka partai pengusung calon pada Pilkada 2020 lalu bersama fraksi di DPRD akan merumuskan nama-nama yang diusung untuk mengisi jabatan Wawali. Terlebih sesuai ketentuan, hak tersebut menjadi hak prerogatif partai pengusung calon yang memenangkan Pilkada lalu.

“Kalau memang nanti muncul ada beberapa nama, memang itu adalah hak prerogatif partai yang bersangkutan,” ujarnya saat ditemui helloborneo.com baru-baru ini.

Namun demikian, menurut mekanisme Undang Undang, setelah muncul beberapa nama, setidaknya akan disaring kembali hingga maksimal dua nama untuk diajukan ke DPRD. Dari situ, lanjut Sabaruddin, dewan akan kembali menggodok nama yang tersisa.

“Tentunya keterlibatan pemerintah kota, dalam hal ini Wali Kota Balikpapan akan dilaporkan atau disampaikan bahwa muncul dua nama. Kemudian digodok dan setelah itu dilakukan pemilihan di dewan,” urainya.

Seperti diketahui, koalisi pengusung Wali Kota – Wakil Wali Kota terpilih pada Pilkada Balikpapan yang lalu berjumlah tujuh partai. Mengenai hal itu, menurut Sabaruddin, idealnya setiap partai minimal mengusung satu nama, sehingga nantinya ada tujuh nama bakal calon untuk mengisi posisi Wawali.

Apabila nama yang disodorkan oleh partai-partai justru berkembang lebih dari tujuh nama, hal itu menurut Dia masih diperkenankan.

“Ketika nama itu menjadi tujuh orang, itu ideal. Tujuh partai pengusung masing-masing mengusung satu nama. Dari tujuh orang ini digodok dan didiskusikan lagi di partai politik dan dikerucutkan menjadi dua nama,” paparnya.

“Saya pikir ketua-ketua partai lah yang berhak menyampaikan ini. Nama-nama kandidat semua berpotensi dan punya hak yang sama untuk diusung,” lanjutnya.

Desakan pengisian posisi Wakil Wali Kota Balikpapan turut datang dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Surat bernomor 132/8067/OTDA. Surat yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur itu ditandatangani oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Akmal Malik di Jakarta pada 9 Desember 2021 lalu. 

Surat Kemendagri itu, bagi Sabaruddin sebagai instruksi yang bertujuan agar roda pemerintahan bisa maksimal dan bekerja dengan baik. Sesuai amanah Undang Undang, memang diakui tidak ada batasan atau target waktu mengenai proses pengisian jabatan Wawali.

“Cuma edaran dari Kemendagri sudah disampaikan untuk daerah yang mengalami kekosongan itu segera membentuk. Aspek pertimbangannya agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik” tutupnya.

Untuk diketahui, posisi Wakil Wali Kota lowong sejak Wawali Balikpapan terpilih Thohari Aziz meninggal dunia sekitar Januari 2021 lalu. Rahmad Mas’ud yang ditetapkan sebagai Wali Kota Balikpapan periode 2020-2024 kemudian dilantik dan bekerja tanpa Wakil Wali Kota. (yor)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.