Kantor Bupati Penajam Paser Utara (NBP)

Utang Kabupaten Penajam 2021 Tidak Diakomodir Melalui APBD 2022

ES Yulianto

Kantor Bupati Penajam Paser Utara (NBP)
Kantor Bupati Penajam Paser Utara (NBP)

Penajam, helloborneo.com – Utang Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara pada 2021 tidak diakomodir melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD 2022, kendati demikian diharapkan ada pembenahan hingga kebijakan dari pemerintah kabupaten setempat.

Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara berharap ada pembenahan hingga kebijakan dari Pelaksana tugas Bupati melalui Perkada (peraturan kepala daerah).

Zainal Arifin anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara saat ditemui hellobrneo.com di Penajam, Rabu mengatakan, utang pemerintah kabupaten pada 2021 tidak masuk dalam APBD 2022 dianggap wajar karena utang 2021 tersebut harus mendapatkan pengakuan dan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK.

“Mengakomodir utang hanya yang 2020 dan untuk 2021 belum, harus menunggu BPK. Harusnya ada yang disediakan di sana tetapi tidak ada. Kami minta kepada Plt Bupati melakukan perampingan dan pembenahan,” ujarnya.

Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara lainnya Thohiron mengatakan, penuntasan utang daerah penyangga ibu kota negara baru bisa dilakukan melalui Perkada, sebab yang namanya utang harus segera dibayarkan atau bisa menjadi dosa kalau tidak membayar dan ditagih di akhirat.

“Tergantung Plt Bupati mau atau tidak buat Perkada karena utang wajib harus dibayar. Yang namanya utang harus dibayar dan DPRD mau tidak mau harus setuju, utang itu dosa kalau tidak membayar ditagih di akhirat nanti,” ucapnya.

Plt Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara, Hamdam Pongrewa menanggapi, terlebih dahulu bakal melakukan evaluasi hingga rasionalisasi untuk menyesuaikan belanja dan kondisi keuangan pemerintah kabupaten.

“Kami evaluasi mana yang perlu dirasionalisasi, disesuaikan kembali belanja-belanjanya,” kata dia.

Meyangkut Perkada menurut dia, kecil kemungkinan dilakukan di tengah kondisi keuangan saat ini, namun ia berjanji utang pemerintah kabupaten akan segera dibayarkan bertahap sesuai mekanisme.

“Kalau memang belum memungkinkan untuk di APBD 2022 kami buatkan Perkada, tapi kayaknya belum karena uangnya belum tentu cukup membayar. Kami bayar yang sudah ada, seluruhnya utang-utang kami angsur bayar bertahap,” jelas Hamdam Pongrewa.

Selain melalui skema Perkada, pembayaran utang Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara 2021 paling cepat bisa terpenuhi melalui APBD Perubahan 2022. (bp)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.