Kementerian PUPR Siapkan Anggaran Bangun Penunjang Air Bersih IKN

Bagus Purwa

Camat Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, Risman Abdul (NBP)

Penajam, helloborneo.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siapkan anggaran pembangunan prasarana penunjang pasokan air bersih di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, untuk memenuhi kebutuhan air bersih ibu kota negara atau IKN Nusantara sekitar Rp364 miliar.

“Kementerian PUPR bangun infrastruktur pendukung pasokan air bersih berupa bangunan pengambil air (intake) dan jaringan pipa transmisi sungai,” ujar Camat Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, Risman Abdul ketika dihubungi helloborneo.com di Penajam, Jumat.

Intake dibangun lengkap dengan instalasi pengolahan air bersih (water traetment plant/WTP).

Proyek pembangunan intake dan jaringan pipa transmisi Sungai Sepaku dilelang oleh Kementerian PUPR pada 2021, dengan skema pembiayaan tahun jamak (multiyears) dan pembangunan diproyeksikan sampai 2024.

Pembangunan intake dan jaringan pipa transmisi sungai mendapat dukungan dari masyarakat setempat, kendati ada beberapa rumah warga terkena pembangunan dan akan diganti rugi pemerintah pusat.

Mengenai harga lahan yang terkena pembangunan intake dan jaringan pipa transmisi Sungai Sepaku ditentukan oleh tim yang menetukan nilai jual aset (appraisal).

“Harga ditentukan tim appraisal itu disosialisasikan kepada warga, pemerintah kecamatan hanya membantu sosialisasi dan ganti rugi dibayarkan pemerintah pusat,” ucapnya.

“Penentuan harga ganti rugi itu berupa tanah, tanam tumbuh dan bangunan warga yang terkena pembangunan intake dan jaringan pipa transmisi sungai,” tambah Risman Abdul.

Pemetaan lahan masyarakat untuk lokasi pembangunan intake kapasitas 3.000 liter per detik dan jaringan pipa transmisi sungai sudah dilakukan pada 2021, dan tahun ini (2022) tahap pembebasan lahan.

Lahan pembangunan prasarana penunjang pasokan air bersih seluas 18 hektare tersebut berada di tiga kelurahan dan desa di perbatasan Desa Bukit Raya, Kelurahan Sepaku dan Desa Sukaraja.

Risman Abdul mengharapkan, ganti rugi lahan masyarakat yang masuk area pembangunan intake dan jaringan pipa transmisi Sungai Sepaku tersebut dapat diselesaikan pemerintah pusat pada tahun ini (2022). (bp)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.