Penghapusan Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak dii Berau Masih Berlaku

CH Borneo

Berau, helloborneo.com – Di kabupaten Berau, terdapat beberapa wajib pajak yang mendapatkan penghapusan sanksi administrasi selama status PPKM masih digunakan. Hal tersebut tertuang dalam aturan Perbub No 46 Tahun 2021 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pembayaran Pajak Daerah Pada Keadaan Pandemi Covid-19.

Sekretaris Bapenda Berau, Hajupiansyah Gani menjelaskan penghapusan sanksi administrasi tersebut berlaku pada 11 wajib pajak. Aturan tersebut menjadi turunan dari instruksi Kementerian Keuangan. Lantaran pandemi sangat berpengaruh pada stabilitas ekonomi dan produktivitas sektor tertentu.

“Kemarin aturan tersebut resmi selesai pada Oktober 2021 akhir, ini mulai lagi,” ungkapnya Minggu (19/2/2022). Beberapa pembebasan sanksi administasi berlaku pada pajak hotel dan restoran, hiburan, reklame, sarang burung walet, hingga parkir. Begitu juga dengan pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan.

Pajak air tanah juga termasuk, tetapi kewenangan di tahun ini tarik kewenangan untuk berada langsung di pusat. Hal ini juga mempengaruhi realisasi di tahun 2022.

“Kami harap aturan yang dibuat oleh pemerintah tidak disalahgunakan, dan sebaiknya justru lebih semangat untuk membayar,” jelasnya. Sesuai data Bapenda Berau, pihaknya menaruh target dari total 11 wajib pajak tersebut sebesar Rp82,44 miliar di tahun 2022.

Sementara itu realisasi mereka di tahun 2021 sebesar Rp68,92 miliar dari target Rp71,407 miliar. Kemudian, pihaknya menegaskan untuk terus memperhatikan ketentuan ini. Dan dia berharap masyarakat dan pelaku usaha bisa terbantu dengan adanya keputusan yang diberikan. (log)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.