Salsabila – Jatam Kaltim
Samarinda, helloborneo.com – Sebelum menuju Pilpres 2024 Jokowi merencanakan perkemahan di atas lahan warga Kalimantan yang telah dirampas. Perkemahan dilakukan untuk memperlancar dalam menyukseskan pembangunan Mega Proyek IKN.
Berbagai krisis terjadi dan represifitas dilakukan oleh Negara. Kejadian perampasan tanah dialami masyarakat adat suku Balik yang dilakukan oleh PT.IHM. Berdasarkan pengaduan warga kepada Jatam Kaltim tahun 2019 ebih dari 2 ribu hektar tanah mereka dirampas perusahaan dan belum dikembalikan.
Begitupun Perempuan, Nelayan, dan Petani di wilayah IKN mengalami krisisnya, kini rezim Jokowi camping ria di atas penderitaan warga yang tertindas atas perampasan ruang hidup demi 1%.
Kondisi hari ini warga yang mendiami wilayah IKN seperti Masyarakat Adat, Transmigran, dan Perempuan mengalami kesulitan air bersih. Bahkan memenuhi kebutuhan air bersih, warga diharuskan membeli. Kondisi itu terjadi karena wilayah Sepaku dan sekitarnya tidak ditemukan sungai besar, danau dan dukungan air tanah. Dalam kondisi normal (musim hujan) mereka masih kesulitan mendapatkan air, apalagi jika musim kemarau. Riset dan wawancara langsung kepada warga Masyarakat Adat suku balik suparmi warga pemaluan mengatakan harga per tandon dengan kapasitas 700 liter Rp60 ribu per 2-3 hari. Dalam sebulan mengeluarkan Rp700-Rp800 untuk air mencuci dan mandi.
Kalau air bersih lebih mahal lagi, Rp80-Rp90 ribu per tandon. Begitupun jika adanya perpindahan penduduk secara besar-besaran sudah pasti membutuhkan air bersih dalam jumlah besar dan ketersediaan pasokannya harus ada setiap saat.
Sementara itu, adanya perkemahan bersama Oligarki seperti Luhut Binsar Panjaitan (PT.Kutai Energi dan PT.PKU 1), Sukanto Tanoto (PT.IHM), Hasyim Djojohadikusumo (PT.IKU), Agung Podomoro Land (Borneo Bay), Dony Rahajoe (Sinar Mas), pemerintah sangat murah hati menyiapkan sejumlah alat berat menggarap jalan menuju titik nol IKN. Perbaikan lintasan sejalan dengan rencana kemah. Ada 24.000 liter air bersih disiapkan dalam enam unit mobil tangki per hari di lokasi perkemahan. Kemudian jaringan telekomunikasi dan listrik juga disediakan guna memperlancar agenda ini. Kontras dengan kondisi sejumlah desa di Kaltim yang bertahun-tahun belum mendapatkan layanan listrik PLN. Desa Sekerat salah satunya, sudah 13 tahun, dan hanya 6 jam mendapatkan layanan listrik setiap harinya. Padahal kampung ini berada di ring 1 aktifitas produksi batubara perusahaan raksasa PT. Kaltim Prima Coal.
Sedangkan biaya pembangunan megaproyek IKN memakan anggaran sebesar Rp466,98 triliun, belum lagi berbagai fasilitas perkemahan yang di digunakan untuk melayani oligarki. Mereka tentu akan menikmati ini semua, sedangkan ada kurang lebih 20.000 jiwa masyarakat adat berpotensi tersingkir dari tanahnya sendiri begitupun dengan nelayan terpukul terutama mereka yang menjadikan Teluk Balikpapan sebagai wilayah tangkapan. Lalu lintas kapal besar memuat material gedung serta kehadiran industri penunjang megaproyek IKN (pabrik smelter nikel) akan merusak dan mencemari ekosistem kawasan Teluk Balikpapan. Kondisi sekarang saja sudah terjadi penurunan pendapatan akibat ramainya industri tambang, sawit dan migas di wilayah teluk Balikpapan.
Mereka merasakan penderitaan atas krisis yang terjadi karena adanya Perampasan ruang hidup dan mematikan ekonomi yang sudah terbangun. Bagi saya dana pemindahan IKN Baru dan agenda perkemahan di wilayah IKN lebih baik digunakan memenuhi kebutuhan dasar warga (kesehatan, pendidikan, dll) yang sedang mengalami kesulitan.
Perkemahan ini juga mengagendakan penanaman pohon di atas lahan warga yang telah dirampas demi megaproyek IKN, hal ini tidak akan memulihkan lingkungan karena krisis yang terjadi tidak hanya seluas 256.142 hektar wilayah IKN tetapi ada 9,3 juta hektar wilayah krisis di Kaltim. Seharusnya pemerintah memperhatikan terkait bencana lingkungan yang kerap terjadi beberapa waktu belakangan di Kalimantan, mulai dari banjir, krisis pangan, kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan.
Jokowi menyakini IKN menjadi kota yang sangat ramah bagi semua lapisan masyarakat untuk hidup berdampingan, hidup rukun, hidup bersama-sama bahkan memiliki peluang yang sama untuk ikut serta mengembangkan IKN baru, yang dikatakan Jokowi adalah kebohongan besar. Faktanya terlalu banyak konflik lahan dan perampasan ruang hidup dengan melakukan pemaksaan dan kekerasan terhadap warga yang berjuang mempertahankan tempat tinggal agar tidak ditambang atau dirusak, negara memang cenderung melakukan kekerasan untuk memaksakan kehendak sepihak melalui otoritas tinggi.
Menurut Isran Noor Gubernur Kaltim perkemahan ini bentuk keseriusan Jokowi memindahkan IKN Baru dengan mengatakan “berkah luar biasa bagi Kaltim dan akan ada pemerataan pembangunan bagi Indonesia” itu juga yang di sampaikan oleh Kepala Daerah ini saat menerbitkan ribuan ijin tambang, sawit, kehutanan. Menurut saya pemerataan itu hanyalah mitos belaka karena masih banyak jumlah penduduk miskin di Kaltim dan berbagai daerah lainnya.
Sudah tepatkah perkemahan mewah ini dilangsungkan ditengah jutaan jiwa warga Indonesia mengantri mendapatkan minyak goreng murah yang kini sangat langka di toko-toko dan gerai supermarket di kota-kota?
Antrian panjang yang mengular hingga akibatkan jatuh korban menandakan minyak goreng lebih dibutuhkan dari pada mega proyek IKN yang nantinya menguras 1/4 APBN negara ini. (log)
