Berinternet Sehat Tanpa Konten Negatif Pornografi

Asep Suherman, S.H.,M.H.

Asep Suherman, S.H.,M.H.Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. (Ist)

Bengkulu, helloborneo.com – Maraknya konten negatif yang terjadi di ranah internet sudah tidak dapat dipungkiri. Konten negatif dapat diartikan sebagai suatu informasi atau dokumen elektronik yang mengandung materi muatan dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Sepanjang materi muatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka kiranya patutlah disebut sebagai konten negatif. Seperti konten negatif berkenaan dengan pornografi, perjudian, SARA, informasi bohong (hoax), penipuan, konten yang meresahkan masyarakat dan lain sebagainya. Konten negatif dapat bersumber dari website, akun media sosial, aplikasi mobile, dan software yang memenuhi kriteria sebagai Informasi dan/atau Dokumen Elektronik bermuatan negatif sesuai peraturan perundang-undangan.
Kementerian Kominfo melalui situs resminya www.kominfo.go.id dalam Siaran Pers No.04/HM/KOMINFO/01/2020 tertanggal 08 Januari 2020, menyampaikan telah menerima lebih dari 430 ribu aduan konten negatif sepanjang tahun 2019. Berdasarkan statistik bulan maret 2022 saja, sudah tercatat sebanyak 5.071 aduan konten negatif pornografi dan 10.921 aduan tentang perjudian dari total aduan pada bulan maret sebesar 16.370 aduan. Merujuk statistik keseluruhan konten negatif, pornografi menempati posisi pertama yang paling banyak diadukan yakni sejumlah 1.130.910 aduan, kedua konten perjudian sejumlah 513.695 aduan, ketiga konten penipuan sejumlah 16.144 aduan dari total keseluruhan yakni 1.674.658 konten negatif yang telah diadukan oleh masyarakat ke Kominfo. Statistik data tersebut hanya menunjukan angka aduan konten negatif yang masuk, dilaporkan dan tercatat di Kekominfo, bukan berarti menunjukan jumlah keseluruhan konten negatif yang tersebar luas di internet.
Sebagai konten “primadona”, pornografi telah menjadi konten yang “dilarang tapi banyak dicari”. Aksesnya di internet tidak terikat oleh jarak dan waktu, perbuatannya nyata dan memungkinkan adanya praktik transaksional, antara pengguna internet dan pemilik website.
Website bermuatan pornografi merupakan salah satu sumber konten negatif yang sangat mudah ditemukan pada kolom pencarian web browser. Penyalahguna dapat menyalahgunakan perangkat teknologi informasi melalui aplikasi penyedia pembuka blokir website untuk membuka konten yang diblokir pemerintah. Sehingga memungkinkan seseorang secara bebas mengakses muatan pornografi baik yang bersifat live video sex maupun bukan. Selain itu, masih rentannya penyalahgunaan fungsi platform penyedia jasa layanan aplikasi video call maupun chating online untuk menampilkan atau mengirim muatan bersifat pornografi.
Seseorang yang konsumtif pornografi dapat mempengaruhi pikiran dan perilaku seksnya. Adanya kemungkinan meniru dan mempraktikan perbuatan berdasarkan ekspektasinya, dan tidak menutup kemungkinan melampiaskan hasratnya dengan cara yang salah. Selain menimbulkan kecanduan, merusak moral, dan meningkatnya prostitusi online. Konten negatif pornografi dapat pula memicu terjadinya kejahatan seksual seperti pelecehan, pencabulan, pemerkosaan dan perbuatan pidana lainnya, yang umumnya dilakukan karena keseringan melihat dan terpengaruh oleh konten-konten tersebut.
Pornografi tidak hanya sebatas persoalan hukum semata, yang mana kepada pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, melainkan juga menjadi ancaman serius bagi kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia, dapat merusak moral dan akhlak masyarakat terutama pada generasi muda penerus bangsa.
Tingginya tingkat aduan konten negatif pornografi perlu mendapatkan perhatian seluruh pihak terutama pemerintah. Dari data aduan konten pornografi di atas dapat diketahui, pertama cukup tingginya partisipasi masyarakat dalam mendukung program pemerintah untuk mencegah penyebaran konten negatif. Kedua, masih maraknya penyebaran konten negatif di Internet.
Pemerintah perlu melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum. Pemerintah memiliki peran melakukan pencegahan dan penyebarluasan konten negatif yang dilarang ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya memutus akses dan/atau memerintahkan Penyelenggara Sistem Elektronik melakukan pemutusan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.
Selain itu dalam mendukung pemerintah, perlu adanya partisipasi, antisipasi, kesadaran hukum masyarakat mencegah penyebarluasan pornografi secara berkesinambungan. Masyarakat perlu membantu pemerintah menciptakan berinternet sehat, nyaman, aman dan bermanfaat dengan cara melaporkan apabila menemukan suatu konten maupun website yang mengandung pornografi di internet, guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkan di kemudian hari.
Pelaporan dapat dilakukan oleh masyarakat melalui laman https://aduankonten.id/ atau melalui email di aduankonten@mail.kominfo.go.id. Untuk memperoleh akun aduankonten.id, pelapor perlu melakukan beberapa tahap terlebih dahulu yakni, melakukan registrasi dengan memuat alamat email, password dan nomor KTP pelapor. Melakukan verifikasi email. Setelah selesai, pelapor memasuki kolom pengaduan dengan dengan klik “Buat Aduan Baru”. mengunggah tautan (link) serta screenshot situs atau konten yang dilaporkan disertai alasan. Pelapor nantinya akan mendapatkan nomor tiket yang berguna untuk memantau dan mengecek status aduan yang sedang ditangani oleh Tim Aduan Konten. Sehingga peran masyarakat ini akan memberikan kontribusi positif pada banyak orang, pemerintah dan negara dalam menanggulangi konten negatif pornografi di Indonesia. (log)


Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bengkulu




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.