DPR Desak Jokowi Berperan Aktif dalam Meredakan Konflik Rusia-Ukraina

Tun MZ

Presiden Rusia Vladimir Putin (kanan) berjabat tangan dengan Presiden Indonesia Joko Widodo pada forum Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Beijing, 10 November 2014. (Foto: AP)
Presiden Rusia Vladimir Putin (kanan) berjabat tangan dengan Presiden Indonesia Joko Widodo pada forum Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Beijing, 10 November 2014. (Foto: AP)

Jakarta, helloborneo.com – Posisi Indonesia sebagai pemegang presidensi forum G20 kini diuji dengan ketegangan yang terjadi antara pihak Barat dengan Rusia atas invasi yang dilakukan negara tersebut terhadap Ukraina.

Ketegangan tersebut bahkan kini mengancam keberlangsungan konferensi tingkat tinggi (KTT) G20 yang rencananya akan digelar di Bali pada Oktober mendatang, mengingat sejumlah kepala negara telah menyatakan keengganannya untuk hadir dalam pertemuan di Bali jika Rusia tetap bergabung pada forum tersebut.

Melihat kondisi tersebut, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak Presiden Joko Widodo untuk berperan aktif dalam mendamaikan konflik antara Rusia dan Ukraina sekaligus meredakan ketegangan yang terjadi antara pihak Barat dengan Rusia agar pelaksanaan KTT G20 dapat berjalan mulus. Mereka menyampaikan hal tersebeut dalam rapat dengar pendapat bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

“Saya lihat sama sekali tidak ada upaya ke sana. Saya tidak mendengar Presiden (Joko Widodo) mengatakan saya ditelepon Presiden Rusia, saya menelepon Presiden Ukraina, nggak ada. Lima bulan Presiden Jokowi sebagai Presiden G20 tidak melakukan apa-apa,” ujar Effendi Muara Sakti Simbolon, Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Effendi mempersoalkan mengapa Jokowi tampak diam saja melihat konflik yang terjadi walaupun kini memegang tampuk kepemimpinan pada forum G20. Ia memberi contoh mestinya bukan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan atau Perdana Menteri Israel Naftali Bennett yang aktif berupaya mendamaikan konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina.

Seperti diketahui, kini sejumlah negara barat telah menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Rusia yang semakin memperuncing ketengangan terjadi antara kedua belah pihak.

Sementara itu, anggota Komisi I dari Fraksi Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan menilai G20 kini berada di ambang perpecahan karena konflik antara Rusia dengan Barat terkait invasi Rusia ke Ukraina sejak 24 Februari lalu. Dia mencemaskan perseteruan antara Rusia dengan Barat itu akan mengganggu pelaksanaan konferensi tingkat tinggi (KTT) G20 di Bali Oktober tahun ini.

“Yang akan terjadi bukan G20 tetapi bisa terjadi G19, dalam arti kata Rusia keluar. Atau bisa juga G13 karena G7 yang dipelopori oleh Amerika, Inggris, Prancis, Jepang, Italia dan sebagainya akan keluar. Sementara negara-negara MIKTA timbul perpecahan,” ujar Syarifuddin.

Syarifuddin mencontohkan Australia sudah menyatakan akan memboikot KTT G20 di Bali jika Presiden Rusia Vladimir Putin hadir. Dia mengklaim Blok BRIC juga terbelah.

Karena itu, Sjarifuddin mendesak pemerintah agar mampu berperan untuk menyelamatkan eksisten Forum G20.

Menanggapi desakan beberapa anggota Komisi I DPR agar Presiden Joko Widodo terlibat aktif melobi Rusia dan Ukraina untuk berdamai, Wakil Ketua Komisi I Abdul Kharis Al Masyhari memutuskan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memberikan jawaban dalam rapat secara tertutup.

Saat pembukaan rapat, Retno menjelaskan bahwa dalam sebulan terakhir Indonesia berkomunikasi dan berkonsultasi dengan berbagai negara termasuk Rusia dan Ukraina.

Ia mengatakan dirinya mengadakan pertemuan dengan Wakil Menteri Luar Negeri Ukraina di Doha pada 27 Maret dan berbicara lewat telepon dengan Menteri Luar Negeri Ukraina Februari lalu.

Di sela konferensi negara tetangga Afghanistan di Tunxi, China, Retno mengadakan pertemuan empat mata dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov pada 30 Maret. keduanya pernah berbicara melalui telepon bulan lalu.

Dalam pertemuan dengan pihak Rusia dan Ukraina itu, Retno menegaskan kembali posisi Indonesia yang menjunjung prinsip menghormati kedaulatan wilayah negara lain sesuai hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

“Pernyataan yang konsisten yang disampaikan Indonesia adalah bahwa perang harus segera dihentikan. Jika tidak, maka situasi kemanusiaan akan semakin memburuk di Ukraina,” tutur Retno.

Ia juga mengungkapkan bahwa perang di Ukraina telah mengakibatkan lebih dari 4,2 juta orang mengungsi keluar dari negara tersebut. Sedangkan 6,5 juta orang menjadi pengungsi internal. Indonesia sedang mempertimbangkan untuk memberikan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Ukraina yang terdampak oleh perang. (voa/log)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.