Sidang Gugatan Penggantian Ketua DPRD Penajam Berlanjut

ES Yulianto

Sidang mediasi pertama atau perdana gugatan penggantian Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Pengedilan Negeri Kelas II Penajam, Kamis (19/5) (Ist)

Penajam, helloborneo.com – Sidang gugatan penggantian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara dari Jhon Kenedy kepada Syahruddin M Noor berlanjut pada 30 Mei 2022, setelah sidang mediasi pertama belum menemukan kesepakatan.

Pantauan helloborneo.com pada sidang mediasi pertama atau perdana gugatan penggantian Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, yang digelar di Ruang Sidang Kartika Pengadilan Negeri Kelas II Penajam, Kamis, dihadiri pihak tergugat maupun penggugat.

Amrizal selaku Kuasa Hukum penggugat Jhon Kenedy mengatakan, sidang mediasi akan dilanjutkan pada 30 Mei 2022 dengan menyampaikan resume gugatan.

“Mediator minta diadakan mediasi lagi dengan membawa resume masing-masing dari penggugat, tergugat, turut tergugat satu dan turut tergugat dua. Dalam resume itu para pihak menyampaikan permasalahan, keinginan dan harapannya,” ujar dia.

Apabila pada mediasi kedua tidak menemukan titik terang atau penyelesaian, maka bakal dilanjutkan dengan sidang pembacaan materi gugatan pokok perkara.

“Kemungkinan akan lanjut ke pokok perkara. Belum ada pembacaan materi gugatan pokok perkara,” kata Amrizal.

Muhajir selaku Kuasa Kukum Syahruddin M Noor menjelaskan, berdasarkan hasil keputusan Mahkamah Partai pada 2019 telah ada kesepakatan kedua belah pihak, sehingga penggugat bisa menjadi Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara.

“Dari pihak tergugat tentu ada SK (surat keputusan) Dewan Pimpinan Pusat atau DPP berawal pada 2019, adanya putusan Mahkamah Partai kemudian seiring berjalannya waktu ada kesepakatan antara penggugat dan tergugat,” jelasnya.

“Isi kesepakatan itu 2,5 tahun pertama dijabat oleh penggugat, dan 2,5 tahun selanjutnya dijabat oleh tergugat, itu yang menjadi dasar kami mediasi pada 30 Mei 2022,” tambahnya.

Jika mediasi tidak berhasil maka pihak Syahruddin M Noor bakal menyampaikan eksepsi menyangkut dengan undang-undang menyabgkut partai politik kepada hakim Pengadilan Negeri Kelas II Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ada beberapa eksepsi pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyebutkan, bahwa keberatan terhadap partai politik kewenangannya adalah Mahkamah Partai atau sebutan lain.

Muhajir berpendapat adanya perselisihan partai harusnya diselesaikan di Mahkamah Partai, sedangkan sampai saat ini pihak penggugat tidak pernah mengajukan perselisihan tersebut ke Mahkamah Partai.

“Perselisihan politik itu kewenangan Mahkamah Partai, fakta hukumnya itu penggugat belum sama sekali mengajukan gugatan atau keberatan internal partai,” ungkapnya

Dalam kasus ini, Pengadilan Negeri Kelas II Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara harus bisa lebih bijak terhadap laporan perkara gugatan.

Sehingga Pengadilan Negeri Kelas II Penajam menurut Muhajir, tidak berwenang mengadili serta memutus perkara tersebut dan biarkan sepenuhnya menjadi ranah Mahkamah Partai Demokrat. (bp)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.