DPRD Paser Serius Tangan Karut Marut Pasar Induk Penyembolum Senaken

TB Sihombing                                                                                                    

RDP DPRD Kabupaten Paser menyangkut Pasar Induk Penyembolum Senaken, Kamis (19/5) (TBS)

Paser, helloborneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Pase serius menangani karut marut atau kekacauan pengelolaan Pasar Induk Penyembolum Senaken dengan menggelar RDP (rapat dengar pendapat).

RDP yang digelar pada Kamis (19/4), di Ruang Rapat Bapekat Sekretariat DPRD Kabupaten Paser tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Fadly Imawan bersama Komisi Gabungan DPRD, dan dihadiri OPD terkait di lingkungan pemerintah kabupaten dan perwakilan pedagang.

Dari hasil RDP terungkap pemerintah kabupaten telah dirugikan selema dua tahun terakhir oleh oknum tidak bertanggung jawab menurut Fadly Imawan saat ditemui helloborneo.com di Paser, Jumat, sebab memungut retribusi terhadap pedagang tidak sesuai ketentuan.

“Informasi yag kami terima dari Kadisperindagkop, kalau dua tahun tidak bisa memungut retribusi. Yang jelas ke depannya jangan sampai ini terjadi lagi, harus ada ketegasan dari pemerintah kabupate,” ujar politikus Partai Golkar tersebut.

Terungkap ada 25 lapak dibangun oleh pihak swasta setelah kebakaran pada 2018, di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Paser. Kemudian pedagang yang ingin menggunakan lapak tersebut dimintai tebusan biaya hak pakai ditambah retribusi harian Rp2.000.

Biaya hak pakai cukup fantastis, harga per lapak berkisar dari Rp45  juta hingga Rp55 juta, menyesuaikan luasan lapak yang hendak disewa dan pemanfaatan oleh oknum itu dianggap merugikan Pemerintah Kabupaten Paser.

“Pedagang yang membayar, semuanya resmi terdaftar di Disperindagkop. Tetapi membayar melalui CV milik oknum itu sebelum menggunakannya,” jelasnya.

Dengan berdirinya bangunan tersebut, pemerintah kabupaten tidak bisa memungut retribusi lanjut dia, ditekankan agar dilakulan peralihan kekuasaan sebagai solusi penyelesaian masalah karena pedangang ingin tetap berjualan.

“Lapak-lapak yang ada diserahkan ke pemerintah kabupaten dengan akte notaris dan segala macam administrasinya, dan mencari solusi terbaik agar bangunan itu pada bulan ini (Me 2022) dialihkan ke pemerintah kabupaten,” kata Fadly Imawan.

Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Paser, Muhamad Saleh menambahkan, Disperindagkop UKM Kabupaten Paser harus tegas terhadap pihak swasta untuk mengambil alih kepemilikan lapak, serta menghindari tawar menawar terhadap peralihannya.

“Dinas terkait harus lebih tegas agar persoalan selesai lebih cepat dan tidak menjadi masalah ke depannya,” ucapnya.

Dia mengingatkan agar penggunaan pasar tidak dijadikan tempat tinggal pedagang yang terkesan mengesampingkan fungsi pasar dan harus ditindaklanjuti OPD terkait, pengaturan penarikan biaya parkir dibuat otomatis layaknya daerah lain dan pembuatan zona parkir. 

“Menarik retribusi harus juga dibuat fasilitas yang memadai, agar Pasar Senaken lebih baik lagi,” ujar politikus PDI Perjuangan tersebut. (bp)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.