Plt Bupati Penajam Pastikan Patok di KIPP Batas Kewilayahan

ES Yulianto

Pelaksana tugas Bupati Penajam Paser Utara, Hamdam Pongrewa saat dampingi Tim Transisi Pendukung Persiapan, Pembangunan dan Pemindahan IKN Nusantara melakukan sosialisasi di lokasi pembangunan Bendungan Sepaku-Semoi pada Rabu (01/06) (Ist)

Penajam, helloborneo.com – Pelaksana tugas Bupati Penajam Paser Utara, Hamdam Pongrewa memastikan patok yang dipasang di KIPP (kawasan inti pusat pemerintahan) Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara sebagai tanda batas kewilayahan dan tidak tidak akan menghilangkan hak atas kepemilikan lahan.

Keberadaan patok di Areal Penggunaan Lain (APL) KIPP yang dipasang Kementerian ATR/BPN menurut Hamdam Pongrewa saat ditemui helloborneo.com di Penajam, Jumat, bertujuan sebagai tanda atau batas kewilayahan dan tidak akan menghilangkan hak keperdataan seseorang.

“Tanah masyarakat tidak akan berkurang sejengkal pun dengan adanya patok itu, karena patok merupakan deliniasi atau menandakan daerah yang masuk dalam KIPP IKN Nusantara dan diharapkan warga ikut menjaganya,” ujarnya.

Pemerintah pusat terus berupaya dan bekerja keras untuk memastikan pemindahan ibu kota negara ke wilayah Provinsi Kalimatan Timur berjalan lancar tanpa kendala, yang pasti tidak akan merugikan bagi warga negara.

Kendati sampai saat ini, ada warga yang masih resah dan takut karena ketidaktahuan dengan adanya sumber informasi yang masih belum benar yang diterima.

“Jangan sampai isu-isu terutama pertahanan yang berada di wilayah IKN sampai simpang siur, sehingga menimbulkan keresahan. Jika ada sesuatu yang ingin diketahui dan diperjelas bisa menanyakan kepada aparat yang berkompeten,” ucapnya.

Sesuai Perpres terkait IKN bagi warga yang ingin memanfaatkan tanahnya yang masuk dalam KIPP dapat melaporkan kepada Badan Otorita IKN menurut dia, pemerintah pusat tidak akan merugikan warga dan ke depan sesuai peta yang telah ditentukan.

“Tidak ada sebidang tanah tanah masyarakat yang akan pemerintah salah gunakan untuk kepentingan IKN. Kami pastikan permasalahan pertanahan dan kehutanan di wilayah IKN sesuai hukum yang berasas keadilan dan pengadaan tanah hak individu atau komunal tidak boleh diambil begitu saja oleh negara tanpa ganti rugi yang layak,” jelas Hamdam Pongrewa.

Tim Transisi Pendukung Persiapan, Pembangunan dan Pemindahan IKN Nusantara melakukan sosialisasi di lokasi pembangunan Bendungan Sepaku-Semoi pada Rabu (01/06) dan didampingi Pelaksana tugas Bupati Hamdam Pongrewa. (adv/bp)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.