21 Hektar Tanah Warga Desa Bukit Raya Diduga Jadi Aset Pemerintah Desa

ES Yulianto

RDP DPRD Kabupaten PPU dengan warga dan Perangkat Desa Bukit Raya. (Ist)
RDP DPRD Kabupaten PPU dengan warga dan Perangkat Desa Bukit Raya. (Ist)

Penajam, helloborneo.com – 21 Hektar tanah warga Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) diduga diambil paksa Pemerintah Desa Bukit Raya.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser, Selasa (05/07), warga Desa Bukit Raya, Sis Supryati mengatakan bahwa berdasarkan surat tanah garapan beberapa warga ingin meningkatkan alas hak ke sertifikat.

“Tahun 2017 diusulkan segel karena milik surat izin penggarapan lahan ingin naik karena ada program PTSL kemarin jadi kita dipersulit,” kata Sis Suprayati.

Namun dalam proses pengurusan sertifikat, dirinya mengetahui bahwa telah ada sertifikat yang diketahui menjadi aset Pemerintah Desa Bukit Raya belakang setelah perpindahan Ibu Kota Negara.

“Baru diketahui jadi sertifikat ini setelah ada ikn. Setelah kita cek ada di hp itu sudah ada garis sertifikatnya,” terangnya

Diketahui kepemilikan warga tersebut berdasarkan surat izin garapan lahan masa program transmigrasi sekitar tahun 1980 terus dikelola warga untuk tanaman durian, jengkol, sawit dan lainnya.

“Tanaman durian jengkol sawit. Sejak jaman transmigrasi sekitar tahun 1980,” ucapnya.

Sekretaris Desa Bukit Raya, Adi Supriyadi ditemui usai RDP menjelaskan tanah tersebut diurus secara pribadi oleh Kepala Desa sebelumnya dan dianggap secara tiba-tiba muncul pada tahun 2019 menjadi aset desa.

“Bahwa tanah tersebut itu diurus secara pribadi oleh kades sebelumnya. Tiba-tiba 2019 muncul bahwa itu sebagai tanah kas desa” jelasnya.

Proses menjadi aset desa pun diakui oleh Sekretaris Desa Bukit Raya cacat hukum karena dianggap melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa.

“Cacat hukum yang kami maksud sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 soal pengelolaan aset desa adalah perolehan aset desa pun penghapusan sejatinya harus di dalam musyawarah desa. Pelaksanaan itu yang sekiranya tidak dilaksanakan,” imbuhnya.

Memimpin RDP, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser, Sariman menuturkan akan berkonsultasi kepada Pengadilan Negeri terkait persoalan ini.

“Tapi ketika ini sudah sampai ke kita solusinya tadi ke pengadilan. Kita akan coba nanti berkonsultasi dengan kepala pengadilan,” tuturnya.

Dirinya berharap persoalan ini bisa segera selesai. Tak sulit baginya karena kedua belah pihak dianggap saling mengakui baik dari pemerintah desa maupun masyarakat sebagai pemilik tanah.

“Maka kita coba mengadvokasi saja bagaimana solusi terbaiknya masyarakat kembali memiliki lahan itu karena sesungguhnya lahan itu milik mereka. Dan kedua ditingkat desa itu aman karena menghapuskan aset. kalau lewat keputusan pengadilan punya kekuatan hukum yang mengikat artinya pihak desa tidak dipermasalahkan, masyarakat juga sudah bisa dijadikan alas hak nanti bisa dipakai ngurus sertifikat,” harapnya. (log)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.