ES Yulianto
Penajam, helloborneo.com – Adanya tera ulang pengepul sawit yang dilakukan oleh Dinas Kukmperindag Kabupaten Penajam Paser Utara sudah dinanti lama petani Sawit.
Hal tersebut diungkapkan oleh seorang petani sawit Babulu, Anwar Sanusi. Dia mengaku telah menunggu langkah kongkrit pemerintah dalam menjalankan undang-undang.
Namun kegiatan tera tersebut bukan berarti tidak menunai kontra. Pasalnya ada aturan Peraturan Menteri Pertanian nomor 1 tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun.
“Mungkin kalau itu kami sebagai petani lama berharap. Kami tetap bermuara pada Permentan 1 tahun 2018 tentang koperasi sebagai keterwakilan pemerintah untuk mewakili petani karena dia menjembatani terkait indek yang ditetapkan pemerintah diimplementasikan oleh koperasi tersebut,” kata Sanusi.
Tera yang dilakukan terhadap pengepul sawit dianggap tidak memiliki izin sehingga tak pantas dilakukan tera. Dianggap dirinya yang harus dilakukan tera ulang yakni pengepul yang memiliki Izin Usaha Perkebunan.
“Saya katakan loading sendiri saya pastikan mungkin tidak ada izin secuil pun disitu. Tanggapan tera di loadingan ini juga menurut kami harusnya mengarah kepada izin usaha perkebunan pengelolaan atau pabriknya,” ucapnya.
Tetap tak ada salahnya juga dianggap oleh Anwar Sanusi bila Dinas terkait beralasan untuk melindungi konsumen sesuai undang-undang yang ada.
“Kalau saya melihat dinas melangkah karena ingin menyelamatkan harga TBS petani saya rasa ada benarnya,” tutur Anwar Sanusi
Tak hanya tera ulang tetapi pemerintah juga harus memastikan harga yang ada di ratusan pengepul sawit ini sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui koperasi.
“Pabrik saja menentang indeks dari pemerintah. saya khawatir dengan menjamurnya loadingan ada regulasi yang mengatur namun lemah implementasi di lapangan. Dan jelas harga loadingan tidak sesuai harga pabrik,” terang dia. (log)
