L Gustian
Penajam, helloborneo.com – DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus berupaya mendorong pembangunan sektor pertanian dalam rangka menyongsong pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Selain mengusulkan kepada Pemerintah Pusat, DPRD Kabupaten PPU juga melakukan meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU lebih konsen melihat perihal pertanian ini sebagai peluang untuk mensejahterakan para petani di Benuo Taka.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten PPU, Wakidi, Minggu (9/10) mengungkapkan arah kebijakan ketahanan pangan Kabupaten PPU harus dipastikan sebagai penyangga IKN agar mendapat skala prioritas dalam pembangunan sektor pertanian atau tidak.
Saat ini Kabupaten PPU sebagai penyangga utama IKN harus mendapatkan skala prioritas dalam pembangunan infrastruktur pertanian.
“Kabupaten PPU harus jadi prioritas, proses penganggarannya di pusat dan daerah harus sinkron antar level atas atau button up ke bawahnya,” kata Wakidi.
Wakidi mengungkapkan, pihaknya menyampaikan juga telah menyampaikan aspirasi ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian berkaitan dengan pembangunan pertanian berbasis kawasan karena, PPU hanya mendapatkan kuota 1.500 hektar. Sedangkan daerah ini memiliki lahan pertanian produktif lebih 10.000 hektar.
DPRD PPU meminta Kementan memberikan kebijakan anggaran khusus untuk peningkatan produksi pertanian di PPU. Karena, sampai saat ini produktivitas sawah di Benuo Taka hanya dua sampai empat ton per hektare. Produktivitas lahan pertanian di Kabupaten PPU belum bisa menembus enam ton per hektare tidak terlepas dari pemenuhan pengairan.
Kementan diminta memberikan kebijakan khusus terkait dengan pemenuhan infrastruktur irigasi dan lainnya. “Kita minta PPU jadi prioritas untuk peningkatan produksi pertanian sehingga hasil panen bisa naik menjadi enam ton per hektare,” ujarnya.
Wakidi menyatankan, Pemkab PPU proaktif mengajukan berbagai program ke Kementan untuk peningkatan produksi pertanian di daerah ini.
“Kami berharap Pemkab PPU memprioritaskan perencanaan terpadu dengan IKN. PPU harus proaktif, kalau tidak dikhawatirkan Kabupaten PPU ketinggalan. Karena, penyangga pangan IKN tidak hanya Kaltim. Kalsel dan Kalteng juga masuk dalam perencanaan daerah penyangga pangan IKN,” tandasnya. (adv/log)
