L Gustian
Penajam, helloborneo.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor menilai pemberian bantuan langsung tunai (BLT) atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sudah tepat.
Adanya bantuan pencegahan inflasi diberikan ke masyarakat dari berbagai kategori, seperti pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), tukang ojek, supir angkot hingga nelayan.
Bantuan yang disalurkan sebagai pencegah inflasi juga merupakan stimulus ekonomi dalam menghadapi resesi yang diprediksi terjadi di tahun 2023. UMKM menjadi salah satu sektor yang teruji dan mampu menghadapi situasi sulit.
“Perlu diprioritaskan dalam menghadapi resesi adalah dengan memaksimalkan dan memberikan stimulus bantuan kepada UMKM lokal. Dengan begitu, pelaku usaha kita akan mampu melewati resesi,” ujar Syahrudin, Selasa (1/11)
Ia menambahkan, selain mampu menahan laju inflasi, sektor UMKM menjadi pondasi ekonomi dalam mengatasi resesi.
Pemkab PPU telah mengalokasikan anggaran bantuan sebesar Rp12,4 miliar. Alokasi bantuan tersebut mengacu dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 134 tahun 2022. Di mana Pemkab PPU diminta menyisihkan 2 persen dari seluruh dana transfer umum (DTU) sebagai upaya pencegahan inflasi.
BLT yang akan disalurkan bagi pelaku usaha jumlahnya mencapai Rp3,8 miliar, dengan sekira 5.400 penerima manfaat. Proses penyaluran bantuan ditargetkan mulai berjalan pada awal November mendatang.
Syahrudin berharap, pemberian bantuan sebagai stimulus ekonomi bisa tepat sasaran. Pihaknya memastikan akan turut mengawasi proses penyaluran bantuan, khususnya berkaitan dengan perekonomian daerah.
“Kami akan mengawal dan mengawasi bantuan ini. Dalam mengawasi ini, kami juga harapkan partisipasi dari teman-teman media. Kalau ada yang kurang pas ya laporkan ke kami ini,” tutupnya. (adv/log)
