L Gustian
Penajam, helloborneo.com – DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU mengambil peran di Balai Latihan Kerja (BLK). Pemkab PPU diminta untuk memperhatikan keberlangsungan pasca pembinaan dari lulusan BLK, dari Kementerian Ketenagakerjaan.
Dua BLK Komunitas oleh Kementerian Ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten PPU tahun ini ada. Dua BLK yang dibangun tersebut, berada di Kecamatan Babulu dan Waru.
“BLK Komunitas di Kecamatan Babulu akan bergerak di bidang teknologi informasi sedangkan di Kecamatan Waru di bidang agro industri atau pengolahan hasil perkebunan,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten PPU, Irawan Heru Suryanto, Kamis (3/11).
Irawan menegaskan, pembangunan dua BLK itu menggunakan anggaran kementerian lebih kurang sebesar Rp1 miliar. Tidak hanya bangunan fisik, kementerian juga mengalokasikan anggaran untuk sarana pendukung seperti peralatan.
Kementerian Ketenagakerjaan akan melakukan pendampingan selama 2 tahun pasca pembangunannya rampung. Ditargetkan dalam 1 tahun minimal setiap BLK Komunitas bisa memberikan minimal dua kali pelatihan.
“Nantinya setelah beroperasi bakal ada stimulan dari Kementerian Ketenagakerjaan minimal dalam satu tahun itu 1 ada 2 program. Kemudian selama 2 tahun akan di asistensi. Setelah 2 tahun itu mereka akan mandiri,” terangnya.
Ia menambahkan, Pemkab PPU diminta untuk mengambilalih BLK, mulai dari pelatihan hingga pembinaan. Sehingga manfaat dari keberadaan BLK bisa dirasakan terus menerus oleh masyarakat Kabupaten PPU.
“Kami berharap, pemerintah daerah berperan dalam melanjutkan program kementerian ini,” tandasnya. (adv/log)
